Mahfud Md Jelaskan Pencabutan Kewarganegaraan 689 ISIS Eks WNI

Reporter

Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menkes Terawan Agus Putranto mengikuti dzikir dan doa bersama di Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Kamis, 6 Februari 2020. Dzkir dan doa tersebut bertemakan "Dari Natuna Selamatkan Indonesia". ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan status kewarganegaraan ISIS eks WNI atau teroris lintas negara (foreign terrorist fighters/FTF).

Dia menegaskan bahwa serta-merta kewarganegaraan RI mereka tercabut pada saat bergabung dengan organisasi teror seperti ISIS.

"Orang kehilangan status kewarganegaraannya dengn beberapa alasan, antara lain ikut dalam kegiatan tentara asing. Itu menurut Undang-Undang (Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006) Pasal 23 Ayat 1 Butir D," kata Mahfud Md di kantornya, pada Kamis, 13 Februari 2020.

Kepala Staf Presiden Moeldoko pun menyatakan bahwa ISIS eks WNI atau para FTF saat ini tanpa kewarganegaraan atau stateless. Menurut dia, itu karena mereka membakar paspor sendiri.

Mahfud Md menjelaskan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI, pencabutan kewarganegaraan dilakukan oleh presiden melalui proses hukum.

Itu sebabnya, harus ada proses administrasi yang dimulai dengan validasi data ISIS Eks WNI tersebut.

Setelah divalidasi, data diserahkan kepada presiden untuk dijadikan dasar menerbitkan keputusan presiden (Keppres).

"Proses hukum administrasi, jadi bukan proses pengadilan."

Dia memastikan validasi data 689 orang itu tengah berjalan. Tim khusus telah dikirim untuk mengecek data identitas mereka.

Nama-nama itu didapatkan pemerintah dari sejumlah lembaga nasional dan internasional, seperti BIN, CIA, hingga Palang Merah.

Mahfud Md belum dapat memastikan kapan keppres pencabutan kewarganegaraan akan muncul.

"Kalau itu tanya ke Presiden (Jokowi)," katanya. 






Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

5 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


Tragedi Kanjuruhan: Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas, Jumlah Korban Bertambah Jadi 129 Orang

5 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan: Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas, Jumlah Korban Bertambah Jadi 129 Orang

Presiden Jokowi mengatakan jumlah korban tragedi Kanjuruhan bertambah menjadi 129 orang.


129 Tewas dalam Tragedi Arema vs Persebaya, Mahfud MD Ungkap Penyebab Kematian Massal

6 jam lalu

129 Tewas dalam Tragedi Arema vs Persebaya, Mahfud MD Ungkap Penyebab Kematian Massal

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, bukan bentrok antara suporter Persebaya dan Arema FC.


Mahfud Md Bicara Soal Tragedi Kanjuruhan, Ada Dugaan Kesalahan Panpel

6 jam lalu

Mahfud Md Bicara Soal Tragedi Kanjuruhan, Ada Dugaan Kesalahan Panpel

Mmahfud Md menduga ada kesalahan panpel dalam tragedi Kanjuruhan.


Mahfud Md dan 8 Mantan Hakim Konstitusi Berkumpul Bahas Pencopotan Aswanto

23 jam lalu

Mahfud Md dan 8 Mantan Hakim Konstitusi Berkumpul Bahas Pencopotan Aswanto

Jimly mengatakan Mahfud Md selaku Menko dan mantan Ketua MK telah mendengar semua kesimpulan dari para mantan hakim.


Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

1 hari lalu

Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Mahfud Md mengatakan tujuan mekanisme itu agar tidak terjadi kejutan pergantian hakim MK, seperti pada kasus Aswanto.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

4 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

4 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati