Kepala BPIP Jawab Polemik Pancasila dan Agama

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Yudian Wahyudi menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020 pukul 15.00 WIB. TEMPO/Dewi Nurita

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Yudian Wahyudi menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020 pukul 15.00 WIB. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi menanggapi ringan polemik pernyataannya mengenai agama dan Pancasila.

    “Sikap saya sebagai polemik itu sesuatu yang wajar saja. Tidak perlu saya perbesar sebagai masalah pribadi,” kata Yudian saat ditemui Tempo di Kantor BPIP, Jakarta, pada Kamis, 13 Februari 2020.

    Yudian menganggap, reaksi masyarakat atas pernyataannya tentang agama dan Pancasila menandakan perlu ada tukar pikiran dan masukan.

    Dia menilai masyarakat salah memahami konteks pernyataannya. Rektor UIN Sunan Kalijaga itu mengatakan bahwa agama bukanlah musuh Pancasila.

    Menurut Yudian, musuh Pancasila adalah perilaku orang-orang berpikiran ekstrim yang mempolitisasi agama dan menganggap dirinya mayoritas.

    “Agama direduksi hanya pada poin kecil yang mereka mau, menutup yang lain. Nah, kelompok ini pada kenyataannya di masyarakat minoritas, tapi mereka mengklaim mayoritas."

    Dalam berbangsa dan bernegara, Yudian melanjutkan, Pancasila merupakan konsensus atau kesepakatan tertinggi.

    Orang beragama, khususnya Islam, harus sudah mulai menerima kenyataan bahwa hukum Tuhan tertinggi yang mengatur kehidupan sosial dan politik itu bukan kitab suci.

    “Jadi kalau Islam bukan Quran dan hadist dalam kitab, tapi adalah konsensus atau ijma,” ucap Yudian.

    Dia lantas mencontohkan perbedaan pendapat tentang ziarah kubur antara organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

    Kedua organisasi Islam tersebut memiliki alasan dan dalilnya masing-masing. Karena adanya perbedaan pendapat, maka perlu jalan penengah. 

    Yudian mengatakan, titik temu di tengah itulah bernama konsensus.

    Dia mencontohkan, bisa dibuat nota kesepahaman (MoU) yang isinya bahwa Muhammadiyah tidak melakukan ziarah, sedangkan NU melakukannya.

    Kemudian, kedua organisasi tersebut saling menghormati dan tidak saling menyerang. Siapapun yang melanggar kesepakatan akan kena sanksi.

    “Ini yang saya maksud konsensus itu,” ucap Yudian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.