Jokowi Tak Pulangkan ISIS Eks WNI, Komnas HAM: Terlalu Dini

Reporter

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Amiruddin Al Rahab berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua, di kantornya, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi telah memutuskan 600-an anggota ISIS eks WNI tak akan dijemput pulang, namun Komnas HAM berpendapat lain.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan mereka harus menjalani proses hukum akan perbuatan mereka bergabung dengan ISIS.

Itu sebabnya, Amir mengatakan persoalan pulang atau tidaknya ISIS eks WNI yang ramai dibahas publik, termasuk memancing Presiden Jokowi memberikan pernyataannya, terlalu dini untuk diputuskan.

"Karena belum ada kepastian proses hukum bagi mereka, nah di situ kita bicara hak asasi manusia," kata Amir kepada Tempo ketika ditemui di Margonda, Depok, pada Kamis lalu,  13 Februari 2020.

Menurut dia, langkah hukum harus dilakukan oleh pemerintah karena ISIS merupakan jaringan teror yang secara internasional sudah diakui sebagai kejahatan.

Di sisi lain sejauh ini diskusi yang berkembang menimbulkan kesan bahwa eks ISIS akan dibawa pulang tanpa persiapan dan bisa dibebaskan begitu sampai ke Tanah Air.

"Yang terbangun di Indonesia hari ini apa? Seakan-akan mereka mau dibawa pulang seperti orang habis jalan-jalan di luar negeri terus pulang."

Indonesia sebagai negara anggota Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa, Amir berpendapat, harus menentukan apakah mereka akan diadili dengan hukum nasional atau internasional.

Amir berpendapat bahwa hukum Indonesia bisa digunakan bagi 600-an orang ISIS asal Indonesia itu tapi terbatas dalam lingkup geografis.

Eks ISIS asal Indonesia perlu dibawa pulang terlebih dulu untuk kemudian diadili di dalam negeri.

Meski bukan lagi WNI, mereka berhak untuk mengajukkan diri untuk meminta status kewarganegaraan. 

Pilihan kedua, menggunakan hukum internasional.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mendorong ke forum internasional untuk membuat tribunal (pengadilan) internasional terhadap seluruh eks anggota ISIS.

Amir menyarankan Pemerintah Indonesia proaktif mendorong mekanisme ini. "Siapkan konsep itu, dorong di forum internasional sehingga Indonesia muncul sebagai champion dalam rangka mengatasi kejahatan teroris."






Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

14 menit lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

1 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

1 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

Lembaga PARA Syndicate menilai sosok Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan haruslah sosok yang netral bebas dari aliansi politik.


ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

4 jam lalu

ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

BUMN Holding Pangan ID FOOD ikut mendukung gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama KADIN Indonesia.


Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

10 jam lalu

Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

KontraS Surabaya sebut suporter tidak bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

12 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

KontraS Surabaya menyebutkan banyak korban Tragedi Kanjuruhan yang langsung dibawa rekan-rekannya sehingga tak tercatat oleh polisi.


Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

13 jam lalu

Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

Sembilan pangan strategis itu di antaranya beras, daging ayam, daging sapi, dan minyak goreng.


Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

14 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Komnas HAM akan menemui korban tragedi Kanjuruhan untuk mendapatkan informasi yang utuh.


Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

14 jam lalu

Surya Paloh Sebut Sudah Bertemu Jokowi Sebelum Deklarasikan Anies Baswedan

Surya Paloh mengatakan, sebelum memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem, dia bertemu dengan Presiden Jokowi.