Mahfud Md Klarifikasi Sebutan Data Sampah Veronica Koman

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Terawan (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Pertemuan tersebut membahas tentang kondusifitas di Kepulauan Natuna. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Terawan (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Pertemuan tersebut membahas tentang kondusifitas di Kepulauan Natuna. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengklarifikasi ucapannya yang sempat menyebut bahwa data aktivis HAM Veronica Koman soal korban meninggal dan tahanan politik Papua adalah sampah. Mahfud mengatakan ada salah tafsir dalam mengartikan ucapannya.

    Ditemui di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020, Mahfud mengatakan konteks sampah yang ia maksud adalah terkait ucapan Veronica yang menyebut telah menyerahkan data itu kepada Presiden Joko Widodo di Australia.

    "Yang sampah itu adalah informasi bahwa Veronica Koman serahkan surat kepada Presiden, itu sampah, ndak ada," kata Mahfud.

    Mahfud mengatakan ia juga ada bersama Jokowi saat berkunjung ke Australia. Ia menegaskan tak ada Veronica yang datang dan menyerahkan data korban tewas dan tahanan politik kepada Jokowi. Mahfud mengakui banyak surat yang masuk ke Jokowi selama di Australia. Namun surat-surat itu tak dibaca langsung di tempat.

    "Itu kan orang rebutan nyerahkan map surat, ada nyerahkan foto bersama presiden yang dulu. Ada yang mau salaman. Kalau itu dicatat seperti biasa, tidak dibuka di situ nih surat, serahkan ke ajudan," kata Mahfud.

    Mahfud MD mendapat kecaman keras atas pernyataannya itu. Mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud Mahfud sampah adalah data itu.

    Bahkan, pengacara para tahanan politik Papua, Gustaf Kawer, meminta Jokowi memecat Mahfud Md karena pernyataan itu. "Presiden harus evaluasi dan bila perlu diganti dengan pejabat yang lebih humanis dan memperhatikan persoalan di Papua," kata Gustaf saat dihubungi Tempo, Kamis, 13 Februari 2020.

    EGI ADYATAMA | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.