TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah gencar mendekati kelompok buruh untuk mensosialisasikan omnibus law RUU Cipta Kerja. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengakui pihaknya aktif berkomunikasi dengan kelompok buruh melalui beberapa pertemuan.
"Kami ketemu di (kantor) Kemenaker beberapa kali. Dengan satu per satu serikat pekerja saya juga ketemu," kata Ida Fauziyah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
Selain di kantor Kemenaker, Ida mengatakan dirinya juga bertemu kelompok buruh di rumah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Ida mengatakan dalam pertemuan-pertemuan itu pemerintah meminta pandangan serikat pekerja dan serikat buruh terkait upah minimum dan pesangon.
Setelah mendapat masukan dari mereka, Ida melanjutkan, pemerintah lantas menyusun draf omnibus law Cipta Kerja. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini pun memperlakukan rancangan aturan sapu jagat ini seperti undang-undang lainnya.
Pertemuan di rumah Airlangga itu berlangsung pada 14 Januari lalu. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar dirinya mendapatkan undangan pertemuan hari itu.
Airlangga, Ida, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hadir dalam pertemuan. Elly bercerita, dalam forum itu Airlangga menanyakan persetujuan serikat terhadap omnibus law Cipta Kerja.
Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cilaka di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
"Setuju kan, tanya Pak Menko. Saya jawab, bagaimana mau setuju, drafnya saja kami belum pernah lihat," kata Elly kepada Tempo, Kamis, 13 Februari 2020.
Pertemuan serupa berlangsung di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada hari yang sama di jam berbeda. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, acara di Dharmawangsa dihadiri petinggi Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara.
"Di Dharmawangsa PIC-nya kepolisian, Polda (Metro Jaya) ya mengambil inisiatif," kata Iqbal kepada Tempo, Rabu, 12 Februari 2020.
Meski begitu, Iqbal mengatakan Kepolisian dan BIN tidak turut campur dan mengintervensi dalam pembahasan tersebut. Dia menyebut mereka hanya melakukan pendekatan agar kementerian lebih berinisiatif. Iqbal pun mengapresiasi tindakan Kepolisian dan BIN itu.
Menteri Ida tak menampik keterlibatan BIN dan Kepolisian dalam forum tersebut. Dia pun menganggap keterlibatan kedua institusi itu biasa saja untuk koordinasi terkait keamanan. "Kalau ada koordinasi dengan BIN, dengan Polri, masa enggak boleh? Itu kan biasa-biasa saja."
Selain para menteri, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko juga mendekati kelompok buruh. Elly Rosita, Said Iqbal, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea senada mengatakan mereka diundang Moeldoko pada 16 Januari lalu.
Dalam pertemuan itu, Moeldoko juga membicarakan omnibus law dan mendengar pendapat para serikat pekerja. Namun mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu juga tak menyampaikan draf omnibus law.
"Pertemuan itu dialog saja tanpa ada draf. Kan susah mau dialog tapi enggak ada draf," kata Said Iqbal.
