Mahfud MD: Pemerintah Tidak Mencabut Status WNI Pendukung ISIS

Reporter

Suasana pengungsian WNI eks ISIS di Al-Hawl, Suriah, 23 Mei 2019. TEMPO/Hussein Abri Dongoram

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebutkan bahwa pemerintah tidak mencabut status kewarganegaraan Indonesia pendukung ISIS. "Kita kan tidak mencabut kewarganegaraannya, hanya mereka tidak boleh pulang ke Indonesia karena mereka ISIS," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, pencabutan kewarganegaraan harus melalui proses hukum. "Kalau nanti mencabut kewarganegaraan pasti ada proses hukumnya," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana memulangkan orang Indonesia pendukung ISIS ke Tanah Air, untuk menjaga keamanan 260 juta penduduk Indonesia. "Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan," kata Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2010.

Presiden mengatakan pemerintah tidak memiliki rencana memulangkan bekas WNI pendukung ISIS itu. "Pemerintah tidak memiliki rencana memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS, eks-WNI."

Kepala Negara telah memerintahkan identifikasi satu per satu dari total 689 orang Indonesia di Suriah dan Turki, mulai dari nama hingga asal tempat tinggal dan lain sebagainya. Sehingga data menjadi lengkap untuk melakukan cegah tangkal. "Diidentifikasi satu per satu, nama dan siapa, berasal dari mana, sehingga data komplit, sehingga cegah tangkal bisa dilakukan disini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini disampaikan," ujarnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan dari identifikasi dan verifikasi akan terlihat seluruh data orang-orang tersebut. Presiden menyampaikan pemerintah masih akan memberikan peluang untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun yang berstatus yatim piatu untuk kembali ke Tanah Air.

"Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini," ujar Presiden. Mengenai status kewarganegaraan para pendukung ISIS itu, Presiden menyampaikan bahwa segala keputusan yang dibuat oleh orang-orang itu sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan.






KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

16 menit lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Muhadjir: Tak Ada WNI Jadi Korban Banjir Pakistan, Termasuk Ribuan Pelajar

1 jam lalu

Muhadjir: Tak Ada WNI Jadi Korban Banjir Pakistan, Termasuk Ribuan Pelajar

Menko PMK Muhadjir Effendy yang ditugaskan Jokowi ke Pakistan mengatakan, tidak ada WNI yang menjadi korban banjir di negara itu.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

9 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

1 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

2 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

2 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

2 hari lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?