Eks PM Gerakan Aceh Merdeka Temui Jokowi, Tagih Janji Lama

Reporter

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Sidang kabinet membahas antisipasi dampak perekonomian global. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka Tengku Malik Mahmud, menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020. Didampingi Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Mahmud menemui langsung Presiden Joko Widodo.

Usai pertemuan, Mahmud mengatakan kunjungannya itu bertujuan menagih sejumlah janji lama pemerintah pusat untuk Aceh, yang belum terpenuhi. Mahmud berharap pemerintah bisa menuntaskan sejumlah janji yang dibuat sejak perdamaian di Aceh terjadi pada 15 tahun silam.

"Ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," kata Wali Nanggroe Aceh itu, seusai pertemuan.

Mahmud mengatakan beberapa janji yang belum selesai dipenuhi di antaranya adalah masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan perang dulu. Diketahui pengadaan tanah untuk kombatan ini merupakan perintah MoU Helsinki. Pada poin 3.2.5 tertulis bahwa pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada pemerintah Aceh.

Tujuannya, untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka ke dalam masyarakat, serta kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. "Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama untuk selesaikan semuanya," kata Mahmud.

Mahmud juga mengatakan masih ada masalah di tingkat pemerintah daerah yang belum selesai, juga masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Salah satunya adalah terkait investasi. "Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang gak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan."

Moeldoko yang mendampingi Mahmud mengatakan Jokowi telah meminta KSP untuk menyelesaikan berbagai isu-isu ini dalam tiga bulan ke depan. Ia menyebut KSP sudah memiliki formula-formula yang bisa menjadi solusi masalah di Aceh. "Kami akan bekerja intensif dengan tim dari Aceh, kita bersama-sama untuk membuat langkah-langkah," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan masalah tak adanya perubahan signifikan di bidang pembangunan di Aceh berkaitan dengan persepsi yang telah terbangun oleh para investor. Mereka berpersepsi bahwa situsi di Aceh stagnan. Padahal, kata Moeldoko, situasi di Aceh sesungguhnya aman-aman saja. "Karena ini masalah persepsi, maka ada beberapa hal yang perlu dilihat, di antaranya undang-undang. Undang-Undang lokalnya juga bagaimana, nanti dipikirkan kembali," kata Moeldoko.






Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

4 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

6 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

7 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

7 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

7 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

7 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

9 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

10 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

11 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

12 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.