Mahfud MD: Hukum Tertinggi Landasan Tak Pulangkan Pendukung ISIS

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo, menggelar rapat koordinasi terbatas membahas penentuan pulau isolasi khusus untuk penyakit menular, di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo, menggelar rapat koordinasi terbatas membahas penentuan pulau isolasi khusus untuk penyakit menular, di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan keputusan untuk tidak memulangkan orang Indonesia (WNI) yang diduga pendukung ISIS atau menjadi teroris lintas negara atau foreign terrorist fighters, didasarkan pada hukum tertinggi. Mahfud mengatakan dalam suatu negara berlaku dalil 'Salus Populi Suprema Lex Esto', atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

    "Artinya, keselamatan rakyat itu kedudukannya lebih tinggi dari berbagai pendapat yang berbeda. Nah bagi pemerintah, keselamatan rakyat itu kalau (pendukung FTF) tak pulang," kata Mahfud saat ditemui di rumah dinasnya, di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Rabu malam, 12 Februari 2020.

    Dalam tiga poin yang diumumkan sebagai hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 11 Februari 2020 lalu, keselamatan rakyat menjadi hal yang pertama diutarakan. Baru kemudian di poin kedua, diumumkan bahwa pemerintah tak akan memulangkan pendukung ISIS atau teroris lintas negara kembali ke Indonesia.

    Mahfud mengatakan ia memahami jika banyak pro dan kontra terkait keputusan ini. Beberapa mendukung langkah ini, namun banyak juga yang mempertanyakan dasar hukum pemerintah untuk tidak memulangkan mereka. Namun Mahfud menegaskan polemik itu wajar saja terjadi.

    "Boleh anda setuju boleh tidak. Tapi itu kewenangan pemerintah untuk menentukan hal yang sifatnya pilihan hukum. Karena pemerintah yang diberi wewenang untuk memutuskan itu," kata Mahfud.

    Atas dasar dalil hukum tertinggi itu pula, Mahfud mengatakan pemerintah telah mengambil keputusan tidak akan memulangkan pendukung ISIS, meski belum menentukan status kewarganegaraan para teroris lintas negara ini. Mahfud menegaskan hingga saat ini pun, pemerintahan belum mengambil sikap apapun soal status kewarganegaraan mereka. "Kami belum memutuskan seperti itu, baru memutuskan mereka tak mau pulang," kata Mahfud.

    Ia mengatakan urusan kewarganegaraan para teroris lintas negara adalah hal teknis yang bisa diurus belakangan. Yang paling penting saat ini, kata Mahfud, adalah pemerintah membuat sikap yang menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah nomor satu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.