Mahfud MD: Hukum Tertinggi Landasan Tak Pulangkan Pendukung ISIS

Reporter

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo, menggelar rapat koordinasi terbatas membahas penentuan pulau isolasi khusus untuk penyakit menular, di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan keputusan untuk tidak memulangkan orang Indonesia (WNI) yang diduga pendukung ISIS atau menjadi teroris lintas negara atau foreign terrorist fighters, didasarkan pada hukum tertinggi. Mahfud mengatakan dalam suatu negara berlaku dalil 'Salus Populi Suprema Lex Esto', atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Artinya, keselamatan rakyat itu kedudukannya lebih tinggi dari berbagai pendapat yang berbeda. Nah bagi pemerintah, keselamatan rakyat itu kalau (pendukung FTF) tak pulang," kata Mahfud saat ditemui di rumah dinasnya, di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Rabu malam, 12 Februari 2020.

Dalam tiga poin yang diumumkan sebagai hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 11 Februari 2020 lalu, keselamatan rakyat menjadi hal yang pertama diutarakan. Baru kemudian di poin kedua, diumumkan bahwa pemerintah tak akan memulangkan pendukung ISIS atau teroris lintas negara kembali ke Indonesia.

Mahfud mengatakan ia memahami jika banyak pro dan kontra terkait keputusan ini. Beberapa mendukung langkah ini, namun banyak juga yang mempertanyakan dasar hukum pemerintah untuk tidak memulangkan mereka. Namun Mahfud menegaskan polemik itu wajar saja terjadi.

"Boleh anda setuju boleh tidak. Tapi itu kewenangan pemerintah untuk menentukan hal yang sifatnya pilihan hukum. Karena pemerintah yang diberi wewenang untuk memutuskan itu," kata Mahfud.

Atas dasar dalil hukum tertinggi itu pula, Mahfud mengatakan pemerintah telah mengambil keputusan tidak akan memulangkan pendukung ISIS, meski belum menentukan status kewarganegaraan para teroris lintas negara ini. Mahfud menegaskan hingga saat ini pun, pemerintahan belum mengambil sikap apapun soal status kewarganegaraan mereka. "Kami belum memutuskan seperti itu, baru memutuskan mereka tak mau pulang," kata Mahfud.

Ia mengatakan urusan kewarganegaraan para teroris lintas negara adalah hal teknis yang bisa diurus belakangan. Yang paling penting saat ini, kata Mahfud, adalah pemerintah membuat sikap yang menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah nomor satu.






KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 jam lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, Bukan Pertama Kali di Kabupaten Sukoharjo

6 jam lalu

Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, Bukan Pertama Kali di Kabupaten Sukoharjo

Sejak 2010, Sukaharjo kerap terjadi teror dan bom, terakhir ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo. Ini kejadian beberapa tahun belakangan.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

10 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Bandit Bersenjata Serang Salat Jumat di Nigeria, 15 Jamaah Tewas

1 hari lalu

Bandit Bersenjata Serang Salat Jumat di Nigeria, 15 Jamaah Tewas

Sekelompok pria bersenjata menyerang sebuah masjid dan menewaskan sedikitnya 15 jamaah salat Jumat di negara bagian Zamfara, Nigeria


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

1 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

2 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

2 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

2 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.