Pemerintah Matangkan Penyusunan RPP Bagi Awak Kapal Migran

Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri rapat kerja bersama antara Kemnaker, Kementerian KKP, Kemhub dengan Komisi IX DPR RI di ruang rapat komisi IX DPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2020.

INFO NASIONAL — Pemerintah terus matangkan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan di Indonesia.

Sinkronisasi regulasi lintas kementerian dalam penyusunan RPP ini dilakukan untuk mensinergikan pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing kementerian/lembaga terkait. Saat ini RPP bagi awak kapal migran telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Pembahasan rapat koordinasi ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan pelindungan bagi pekerja awak kapal migran Indonesia yang bekerja di luar negeri," kata Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri rapat kerja bersama antara Kemnaker, Kementerian KKP, Kemhub, serta dengan Komisi IX DPR RI di ruang rapat komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Raker yang dipimpin oleh Felly Estelita Runtuwene, selaku Ketua Komisi IX DPR RI ini turut dihadir oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo.

Ida menjelaskan dalam penyusunan RPP telah dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. “Bahkan dalam rapat yang difasilitasi oleh Kemenko PMK pada 19 Juni 2019 tahun lalu, telah ditandatangani kesepakatan oleh perwakilan dari Kemnaker, Kemhub, KKP, BNP2TKI, Kemlu, Kemenkum HAM, Kementerian PPPA, Setkab, dan Kemenko PMK,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu disepakati beberapa poin diantaranya yakni Kemnaker menjadi regulator terhadap pengaturan penempatan dan pelindungan pelaut dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayaran dan kelautan perikanan (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

RPP awak kapal hanya mengatur mengenai penempatan dan pelindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di atas kapal berbendera asing. Terkait dengan persyaratan perusahaan penempatan awak kapal, persyaratan awak kapal, dan syarat dan kondisi kerja, seperti upah, waktu kerja istirahat, cuti, jaminan sosial asuransi, pencegahan kecelakaan kerja, pemulangan, pelayanan kesehatan di atas kapal dan di darat, dan akses kesejahteraan di pelabuhan.

"Sedangkan pengaturan mengenai teknis perkapalan tetap merupakan kewenangan kementerian perhubungan dan kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengaturnya," kata Ida.

Ida juga menegaskan bahwa perusahaan penempatan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang harus memenuhi persyaratan UU No. 18 Tahun 2017.

Kemudian terkait hal awak kapal yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan (P3MI, Badan (BPPMI) dan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib ikut serta dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan).

Ida juga menambahkan terkait izin lembaga penempatan awak kapal, dengan di berlakukannya UU No. 18 Tahun 2017 maka semua perijinan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk awak kapal niaga dan awak kapal perikanan (manning agent) yang bekerja di atas kapal berbendera asing dikeluarkan oleh satu kementerian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. (*)






HNW: Revisi UU Pemilu Perlu Dilakukan Paska Putusan MK Terkait PT 20 Persen

3 jam lalu

HNW: Revisi UU Pemilu Perlu Dilakukan Paska Putusan MK Terkait PT 20 Persen

HNW mengingatkan agar DPR dan pemerintah memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat sebelum merubah UU Pemilu terkait dengan angka PT 20 persen itu.


Mas Dhito Dorong Produk Unggul Pertanian Menjadi Oleh-Oleh Khas Kediri

3 jam lalu

Mas Dhito Dorong Produk Unggul Pertanian Menjadi Oleh-Oleh Khas Kediri

Saat ini dirinya tengah mengembangkan kawasan Agropolitan yang dibagi dalam beberapa wilayah kecamatan berdasarkan potensi unggulan.


Roadshow Serentak di 5 Kota, USANA Indonesia Luncurkan Program Jumpstart

4 jam lalu

Roadshow Serentak di 5 Kota, USANA Indonesia Luncurkan Program Jumpstart

Mengusung slogan #completelyhealthy (sehat seutuhnya), USANA Indonesia mengadakan roadshow serentak di 5 kota, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Denpasar.


Wakil Kepala BPIP Sampaikan Urgensi Pendidikan Pancasila

18 jam lalu

Wakil Kepala BPIP Sampaikan Urgensi Pendidikan Pancasila

Peran AGPAII diperlukan sebagai benteng religius NKRI


Terapkan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, ANTAM Raih Penghargaan

1 hari lalu

Terapkan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, ANTAM Raih Penghargaan

ANTAM terus berkomitmen menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, optimal, efisien,mengutamakan keselamatan dan berwawasan lingkungan.


Tiga Perawat Suarakan Gagasan untuk Kabupaten Kediri

1 hari lalu

Tiga Perawat Suarakan Gagasan untuk Kabupaten Kediri

Peran aktif perawat dalam memberikan gagasan maupun saran sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Kediri


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

1 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

1 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

1 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.