700 TNI AD Isi Koramil di Papua Barat, KontraS: Perburuk Kondisi

Prajurit Kostrad TNI AD melakukan yel-yel saat upacara Peresmian Satuan Baru dan Perubahan Nama Satuan TNI di Sorong, Papua Barat, 11 Mei 2018. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma menyayangkan langkah pemerintah menambah markas Komando Rayon Militer (Koramil) di Papua Barat.

Feri menilai tindakan ini justru menegaskan pendekatan pemerintah tak memiliki terobosan baru dalam menyelesaikan masalah Papua. "Tidak inovatif. Pemerintah semakin mengukuhkan pendekatan keamanan. Pendekatan model lama ini sudah barang tentu akan memperburuk kondisi HAM di Papua," kata Feri saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 Februari 2020.

Feri menilai langkah ini bukan malah memperbaiki suasana di Papua yang kerap memanas. Kehadiran koramil baru, kata dia, malah memanaskan kondisi di sana. Upaya ini seakan kebalikan dari langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk meredam kondisi di Papua.

"Seharusnya yang dilakukan adalah menarik pasukan keamanan di Papua, dan melakukan dialog damai," kata Feri.

Belakangan, sebanyak 700 personel TNI AD dikirimkan ke Papua Barat, untuk mengisi markas-markas koramil yang baru dibuat di sana. Tempat baru ini disebut Pos Koramil Persiapan. Para anggota TNI akan menjalankan tugas di sana selama 1 tahun ke depan.

Kodam XVIII/Kasuari saat ini baru berusia 3 tahun. Kebutuhan personel baru tercukupi 39 persen. Program BKO Koramil Persiapan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan personel teritorial.






Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

1 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

15 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Menjelang G30S: Jenderal Ahmad Yani Tak Setuju Angkatan Kelima Bentukan Sukarno Usulan PKI

1 hari lalu

Menjelang G30S: Jenderal Ahmad Yani Tak Setuju Angkatan Kelima Bentukan Sukarno Usulan PKI

Menjelang 1 Oktober 1965, Ahmad Yani dan beberapa jenderal tak setuju pembentukan angkatan kelima Sukarno dan PKI, yaitu buruh dan tani bersenjata.


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

1 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

1 hari lalu

KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

Pendamping keluarga korban mutilasi Michael Himan mengatakan ia berharap negara melalui LPSK memberikan bantuan terhadap keluarga


Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

1 hari lalu

Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

Gudang yang menjadi lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua diduga juga berfungsi sebagai lokasi penimbunan BBM jenis Solar.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

1 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

2 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

3 hari lalu

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?