700 TNI AD Isi Koramil di Papua Barat, KontraS: Perburuk Kondisi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit Kostrad TNI AD melakukan yel-yel saat upacara Peresmian Satuan Baru dan Perubahan Nama Satuan TNI di Sorong, Papua Barat, 11 Mei 2018. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Prajurit Kostrad TNI AD melakukan yel-yel saat upacara Peresmian Satuan Baru dan Perubahan Nama Satuan TNI di Sorong, Papua Barat, 11 Mei 2018. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma menyayangkan langkah pemerintah menambah markas Komando Rayon Militer (Koramil) di Papua Barat.

    Feri menilai tindakan ini justru menegaskan pendekatan pemerintah tak memiliki terobosan baru dalam menyelesaikan masalah Papua. "Tidak inovatif. Pemerintah semakin mengukuhkan pendekatan keamanan. Pendekatan model lama ini sudah barang tentu akan memperburuk kondisi HAM di Papua," kata Feri saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 Februari 2020.

    Feri menilai langkah ini bukan malah memperbaiki suasana di Papua yang kerap memanas. Kehadiran koramil baru, kata dia, malah memanaskan kondisi di sana. Upaya ini seakan kebalikan dari langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk meredam kondisi di Papua.

    "Seharusnya yang dilakukan adalah menarik pasukan keamanan di Papua, dan melakukan dialog damai," kata Feri.

    Belakangan, sebanyak 700 personel TNI AD dikirimkan ke Papua Barat, untuk mengisi markas-markas koramil yang baru dibuat di sana. Tempat baru ini disebut Pos Koramil Persiapan. Para anggota TNI akan menjalankan tugas di sana selama 1 tahun ke depan.

    Kodam XVIII/Kasuari saat ini baru berusia 3 tahun. Kebutuhan personel baru tercukupi 39 persen. Program BKO Koramil Persiapan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan personel teritorial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.