Mahfud Md Sebut Blokir Nama WNI yang Jadi Teroris di Luar Negeri

Suasana pengungsian WNI eks ISIS di Al-Hawl, Suriah, 23 Mei 2019. TEMPO/Hussein Abri Dongoram

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah akan segera memblokir seluruh paspor yang terdaftar milik warga negara Indonesia (WNI) yang diduga teroris lintas negara atau foreign terrorist fighters (FTF).

Dari daftar nama yang ada, Mahfud mengatakan Kementerian Hukum dan HAM akan segera menangkal mereka masuk ke Indonesia.

"Paspor diblokir. Begitu disampaikan daftar nama itu ke Kementerian Hukum dan HAM, langsung blokir," kata Mahfud saat ditemui di rumah dinasnya, di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Rabu malam, 12 Februari 2020.

Mahfud mengatakan langkah ini dilakukan untuk menangkal para FTF yang berusaha memasuki Indonesia secara ilegal. Pemerintah sebelumnya telah memastikan tak akan memulangkan para FTF, karena dianggap hanya akan menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini, Mahfud mengatakan ada 689 nama yang diduga merupakan FTF. Data ini dihimpun dari berbagai sumber, termasuk Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT), Badan Intelejen Strategis (BAIS), hingga Badan Intelejen Amerika Serikat CIA.

Dari keseluruhan daftar nama itu, Mahfud mengatakan sda 288 nama yang telah terkonfirmasi nama, alamat, juga nomor paspornya. Sedangkan sisanya, tak memiliki kelengkapan data penuh, seperti informasi alamat saja, atau nomor paspor dan nama saja. "Sekarang semuanya sekarang sudah diserahkan ke Kemenkumham untuk diblokir," kata Mahfud.

Mahfud Md memang sempat mengkhawatirkan langkah para teroris lintas negara ini kembali secara ilegal ke Indonesia. Pasca ditetapkan secara resmi bahwa para FTF tak akan dipulangkan, ia mewaspadai kembalinya FTF lewat jalur-jalur tikus.






Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

23 jam lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, Bukan Pertama Kali di Kabupaten Sukoharjo

1 hari lalu

Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, Bukan Pertama Kali di Kabupaten Sukoharjo

Sejak 2010, Sukaharjo kerap terjadi teror dan bom, terakhir ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo. Ini kejadian beberapa tahun belakangan.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Bandit Bersenjata Serang Salat Jumat di Nigeria, 15 Jamaah Tewas

2 hari lalu

Bandit Bersenjata Serang Salat Jumat di Nigeria, 15 Jamaah Tewas

Sekelompok pria bersenjata menyerang sebuah masjid dan menewaskan sedikitnya 15 jamaah salat Jumat di negara bagian Zamfara, Nigeria


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

3 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

3 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

3 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

3 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.