Serikat Buruh Protes Tim Satgas Omnibus Law Cipta Kerja Berisikan Pengusaha

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai melakukan pertemuan dengan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 30 September 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat buruh memprotes pemerintah yang tak melibatkan mereka dalam penyusunan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, pemerintah malah membentuk satuan tugas yang berisikan pengusaha.

"Satgas yang dibentuk dari awal dipimpin Ketum Kadin Pak Roslan (Roeslani), seluruh anggotanya adalah asosiasi pengusaha. Tidak ada satu pun unsur buruh di situ," kata Andi Gani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Gani menilai Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tak menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengajak semua stakeholder dalam membahas omnibus law. Pendukung Jokowi sejak Pilgub DKI 2012 ini menyebut, padahal Jokowi sudah beberapa kali mewanti-wanti perihal itu.

"Presiden sudah ingatkan jangan ada pasal selundupan. Sudah tiga sampai empat kali ingatkan untuk ajak semua stakeholder, tapi tidak dilakukan oleh Menko Perekonomian," ujar Gani.

Satgas yang diketuai Rosan Roeslani itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law. Meski begitu, sejumlah perwakilan Kadin ditengarai ikut menyusun draf beleid Cipta Kerja itu.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah membantah satgas tersebut menjadi penyusun omnibus law Cipta Kerja. Ia mengatakan satgas itu bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada publik.

"Namanya Satgas Komunikasi Publik, jadi mereka belum bekerja. Tim akan bekerja setelah draf ini selesai, masuk DPR dan menjadi diskusi publik," kata Ida secara terpisah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Rosan Roeslani mengakui satgas akan melalukan sosialisasi omnibus law Cipta Kerja. "Kami akan melakukan sosialisasi mengenai omnibus law ini ke semua pihak yang berkepentingan," kata dia melalui pesan singkat.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Besok 2.000 Buruh Akan Demo di Istana Negara, Tuntut soal KUHP hingga Upah Murah

17 jam lalu

Besok 2.000 Buruh Akan Demo di Istana Negara, Tuntut soal KUHP hingga Upah Murah

Demo buruh akan berlangsung pukul 09.00 WIB. Demo dilanjutkan dengan long march di depan Istana Negara.


LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

17 jam lalu

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU Kesehatan dinilai membuat prosesnya tak transparan dan tak partisipatif.


RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

1 hari lalu

RUU PPSK Mulus Melaju ke Sidang Paripurna, Simak 4 Poin Penting di Dalamnya

RUU PPSK disepakati untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam sidang paripurna. Apa saja poin penting yang diatur dalam RUU tersebut?


Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

1 hari lalu

Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum kunjung usai menimpa perusahaan di Indonesia


Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

1 hari lalu

Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan bantuan subsidi upah (BSU) tersalurkan seluruhnya sebelum batas akhir pengambilan BSU pada 20 Desember 2022.


RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

2 hari lalu

RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut.


Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

3 hari lalu

Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

Ribuan orang dibantai secara massal di Kolombia pada 5-6 Desember 1928. Peristiwa ini disebut Pembantaian Pisang.


Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

4 hari lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

4 hari lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.