KSPSI: Pendukung Jokowi Turun ke Jalan, Ada Apa Omnibus Law?

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwawea. Tempo/Tony Hartawan

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwawea. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menggelar demonstrasi menentang omnibus law Cipta Kerja yang sebelumnya disebut Cipta Lapangan Kerja pada hari ini, Rabu, 12 Februari 2020, di Gedung DPR, Jakarta.

    Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan mereka menilai ada yang salah dengan omnibus law Cipta Kerja.

    "KSPSI sebagai pendukung Presiden (Jokowi) turun ke jalan, ini ada sesuatu yang salah," kata Gani dalam audiensi dengan DPR.

    Perwakilan KSPSI ditemui Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu, Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena, dan Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene.

    Sejumlah anggota Komisi IX juga hadir dalam audiensi tersebut.

    Gani menjelaskan bahwa KSPSI pendukung Joko Widodo sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

    Gani juga merupakan Presiden Direktur PT Pembangunan Perumahan, salah satu BUMN.

    Menurut dia, Jokowi telah mewanti-wanti para menterinya agar melibatkan semua pihak dalam pembahasan omnibus law cipta kerja, termasuk kelompok buruh.

    Presiden Jokowi, kata dia, bahkan sudah tiga kali mengingatkan para menteri, yaitu pada Desember 2019, Januari 2020, dan Februari 2020.

    "Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, Anda konfederasi buruh pendukung Presiden, kok enggak punya draf (rancangan undang-undang)? Ada apa dengan rancangan ini?"

    Gani memastikan semua serikat pekerja akan menolak omnibus law yang merugikan kelompok buruh. Maka dia mendesak DPR agar dalam pembahasan omnibus law Cipta Kerja melibatkan kelompok buruh.

    "Kami mengingatkan, semua kelompok buruh menolak dengan keras," ucap Gani.

    Dia mengimbuhkan, kelompok buruh tak memiliki niat mengacaukan pemerintahan, tapi hanya memastikan RUU Cipta Kerja tak merugikan mereka.

    "Seluruh konfederasi buruh pasti tidak punya tujuan untuk menggoyang peemrintahan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.