Pakar: Tolak Pendukung ISIS, Indonesia Tidak Langgar HAM

Reporter

Peserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin, 10 Februari 2020. Para peserta membawa berbagai poster dengan tulisan bernada penolakan. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia tidak melanggar hak kemanusiaan dan hak kewarganegaraan ketika menolak memulangkan pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah. Hal ini dikarenakan mereka sudah bukan WNI lagi.

Hikmahanto juga mempertanyakan dasar kemanusiaan pendukung ISIS itu ketika membunuh orang-orang tidak berdosa. Alasan kemanusiaan itu akan berakhir ketika keselamatan dari bangsa dan negara itu muncul. “Pemerintah harus tahu bahwa jika pendukung kembali lalu tidak bisa menanggulangi penyebaran paham ideologi dari ISIS, akibatnya akan mengganggu keselamatan dari bangsa ini sendiri," kata Hikmahanto, dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Februari 2020.

Menurut dia, landasan negara untuk menyikapi kebijakan untuk memulangkan atau tidaknya tentu didasarkan terhadap mereka yang bergabung pada ISIS ini merupakan WNI atau bukan. Jika bukan WNI lagi, kata Hikmahanto, tentunya tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memulangkan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan bahwa, seseorang itu bisa secara otomatis kehilangan kewarganegaraan apabila memenuhi beberapa kualifikasi.

Ada dua kualifikasi yang utama. Pertama, dalam pasal 23 huruf d, jika ikut dalam dinas tentara asing. “Di situ bukan disebut negara. Jadi ikut tentara asing.” Yang dimaksud tentara asing ini bisa pemberontak dan sebagainya.

Kedua, sesuai dengan pada pasal 23 huruf f adalah jika mereka mengangkat sumpah untuk setia pada sebuah negara atau bagian dari negara. Menurut Hikmahanto, jika pendukung ISIS ini pemberontak dan sudah melakukan sumpah setia, mereka sudah kehilangan kewarganegaraan. "Atas dasar ini kalau mereka kehilangan kewarganegaraan, tentu mereka sudah tidak lagi menjadi kewajiban Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan mereka atau melindungi mereka. Tidak ada itu."

Soal anak pendukung ISIS tidak punya kuasa ketika orang tuanya mau pergi ke Suriah, kata Hikmahanto, permasalahannya adalah apakah anak ini ikut dalam dinas perang tentara atau tidak, karena biasanya di kelompok teroris ini, pada usia yang sangat belia mereka ikut dan mereka ini sudah dicuci otak.

"Nah kita harus tahu terlebih dahulu seberapa terpapar anak-anak ini.” Apalagi kalau anak ini kembali ke Indonesia, sedangkan orang tuanya tidak dikembalikan. Dikhawatirkan anak-anak itu bisa merasa dipisahkan secara paksa oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Hal itu akan memunculkan dendam. “Dan yang pasti juga akan menyulitkan pemerintah sendiri."

Dampak lain yang juga harus dipikirkan pemerintah jika telah mengambil keputusan tidak memulangkan WNI, di antaranya harus memperketat perbatasan yang bisa menjadi pintu masuk. "Pemerintah mengambil kebijakan tidak memulangkan mereka ini tentunya sudah benar.”

Hikmahanto memperingatkan agar pemerintah mewaspadai tempat pemeriksaan imigrasi. “Tapi saya yakin mereka kan jauh dari Indonesia."






Australia Selamatkan 16 Wanita dan 42 Anak-anak dari Kamp ISIS di Suriah

1 hari lalu

Australia Selamatkan 16 Wanita dan 42 Anak-anak dari Kamp ISIS di Suriah

Banyak wanita dan anak-anak warga negara Australia di kamp pengungsi ISIS di Suriah.


Muhadjir: Tak Ada WNI Jadi Korban Banjir Pakistan, Termasuk Ribuan Pelajar

6 hari lalu

Muhadjir: Tak Ada WNI Jadi Korban Banjir Pakistan, Termasuk Ribuan Pelajar

Menko PMK Muhadjir Effendy yang ditugaskan Jokowi ke Pakistan mengatakan, tidak ada WNI yang menjadi korban banjir di negara itu.


Pejabat di Amerika Minta Pemulangan Keluarga mantan Anggota ISIS Dipercepat

20 hari lalu

Pejabat di Amerika Minta Pemulangan Keluarga mantan Anggota ISIS Dipercepat

Pemulangan keluarga ISIS ke negara asalnya memakan waktu yang panjang, hingga empat tahun. Padahal kondisi kamp sudah tidak aman


Amerika Serikat Andalkan Dendam Korban untuk Hancurkan Sisa-Sisa ISIS

20 hari lalu

Amerika Serikat Andalkan Dendam Korban untuk Hancurkan Sisa-Sisa ISIS

Militer Amerika Serikat mengandalkan bantuan suku-suku Arab untuk melumpuhkan jaringan Negara Islam, yang masih bertahan di sejumlah lokasi di Suriah


ART Asal Indonesia Jadi Buron di Malaysia, Diduga Curi Perhiasan Rp227 Juta

21 hari lalu

ART Asal Indonesia Jadi Buron di Malaysia, Diduga Curi Perhiasan Rp227 Juta

Seorang asisten rumah tangga asal Indonesia dicari polisi Malaysia karena kabur setelah diduga mencuri perhiasan senilai Rp227 Juta


Pakar Ungkap Kesulitan Pemerintah Ambil Tindakan Hukum terhadap Bjorka

22 hari lalu

Pakar Ungkap Kesulitan Pemerintah Ambil Tindakan Hukum terhadap Bjorka

Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelejen Negara.


Pengeboman Kedubes Rusia di Afghanistan, ISIS Mengaku Bertanggung Jawab

28 hari lalu

Pengeboman Kedubes Rusia di Afghanistan, ISIS Mengaku Bertanggung Jawab

Pengeboman di Kedubes Rusia di Afghanistan menyebabkan dua staf kedutaan tewas dan puluhan warga Afghanistan yang sedang mengantre visa.


Serangan Konvoi Mobil Tewaskan 35 Warga Sipil Burkina Faso

28 hari lalu

Serangan Konvoi Mobil Tewaskan 35 Warga Sipil Burkina Faso

Sedikitnya 35 warga sipil tewas dan 37 lainnya terluka di Burkina Faso ketika sebuah kendaraan dalam konvoi menabrak bom IED.


Bom Bunuh Diri di Kedutaan Rusia di Kabul, 2 Diplomat Tewas dan 11 Luka-Luka

28 hari lalu

Bom Bunuh Diri di Kedutaan Rusia di Kabul, 2 Diplomat Tewas dan 11 Luka-Luka

Bom bunuh diri di depan Kedutaan Rusia di Kabul sebabkan 2 tewas dan 11 luka-luka, termasuk seorang diplomat yang menderita cedera.


Beredar Kabar Pemutihan Pekerja Haram di Malaysia, Ini Kata KJRI Johor Bahru

29 hari lalu

Beredar Kabar Pemutihan Pekerja Haram di Malaysia, Ini Kata KJRI Johor Bahru

Sebuah kabar hoaks tentang Imigrasi Malaysia mengeluarkan izin kerja sementara bagi pendatang haram beredar di antara warga Indonesia di Johor Bahru.