Pemerintah Ubah Nama Omnibus Law Cilaka Jadi Cipta Kerja

Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cilaka di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengubah nama omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun berharap nama tersebut tak diplesetkan. Sebelumnya, RUU Cipta Lapangan Kerja kerap disebut 'Cilaka'.

"Judulnya adalah Cipta Kerja, singkatannya Ciptaker. Jadi tadi arahan Ibu Ketua DPR jangan dipleset-plesetin," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Airlangga tak menjawab saat ditanya alasan berubahnya nama RUU itu dari Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja. Adapun menurut Ketua DPR Puan Maharani, RUU itu sudah bukan RUU Cilaka.

"Jadi sudah bukan Cipta Lapangan Kerja. Cipker singkatannya, bukan Cilaka," kata Puan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu menduga perubahan nama ini karena RUU Cipta Lapangan Kerja kerap disebut RUU Cilaka. Dia menyebut singkatan itu tak terkesan bagus.

"Sering kali kan mereka-mereka sebutnya Cilaka. Enggak bagus lah," kata Rahayu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini pertama kali terlontar dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2019 di gedung DPR/MPR. Selain Cipta Lapangan Kerja, Jokowi juga menginginkan omnibus law Pemberdayaan UMKM.

Namun dalam perjalanannya, pemerintah akhirnya menggagas tiga omnibus law, yakni omnibus law terkait Cipta Kerja, Perpajakan, dan Ibu Kota Negara. Hingga hari ini, pemerintah sudah menyerahkan dua surpres yaitu untuk RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan.






Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

4 hari lalu

Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

Massa buruh mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR.


Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

53 hari lalu

Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh akan mendaftarkan judicial review UU PPP ke MK. Pembahasan aturan yang baru disahkan ini masih dinilai tidak terbuka dengan publik.


Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

54 hari lalu

Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) justru melegalkan legislasi yang ugal-ugalan. Dia mengatakan proses legislasi yang sangat buruk telah terjadi setidaknya sejak 2019, yaitu ketika revisi UU KPK, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, revisi UU MK, dan UU Ibu Kota Negara.


Partai Buruh Gelar Aksi Serentak Hari Ini dan Tolak Revisi UU PPP

15 Juni 2022

Partai Buruh Gelar Aksi Serentak Hari Ini dan Tolak Revisi UU PPP

Partai Buruh aksi serentak, di Jakarta berpusat di DPR RI. Bawa lima tuntutan yang salah satunya menolak revisi UU PPP


Revisi UU PPP Disahkan, Presiden FSPMI: Memuluskan Pembahasan Omnibus Law

25 Mei 2022

Revisi UU PPP Disahkan, Presiden FSPMI: Memuluskan Pembahasan Omnibus Law

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz revisi UU PPP memiliki niat jahat muluskan lagi omnibus law UU Cipta Kerja.


DPR Sahkan RUU PPP, Partai Buruh: Kami Kecewa Berat kepada Wakil Rakyat

24 Mei 2022

DPR Sahkan RUU PPP, Partai Buruh: Kami Kecewa Berat kepada Wakil Rakyat

Partai Buruh mengaku kecewa dengan sikap DPR RI yang mengesahkan RUU PPP menjadi undang-undang.


DPR Setujui Pengesahan RUU PPP yang Atur Metode Omnibus

24 Mei 2022

DPR Setujui Pengesahan RUU PPP yang Atur Metode Omnibus

DPR akhirnya menyetujui RUU PPP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar hari ini.


Ketua Kadin Apresiasi Tuntutan Buruh, Minta Tetap Dahulukan Musyawarah

14 Mei 2022

Ketua Kadin Apresiasi Tuntutan Buruh, Minta Tetap Dahulukan Musyawarah

Kadin menghormati 16 tuntutan Partai Buruh, tapi meminta untuk mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.


KSPSI Kasih Batas Waktu Pemerintah 7 Hari untuk Penuhi Tuntutan Buruh

12 Mei 2022

KSPSI Kasih Batas Waktu Pemerintah 7 Hari untuk Penuhi Tuntutan Buruh

Perwakilan dari KSPSI telah menemui Deputi II dan IV KSP untuk menyampaikan tuntutan para buruh


16 Tuntutan Buruh ke DPR: dari UU Cipta Kerja hingga Tolak Presiden 3 Periode

5 Mei 2022

16 Tuntutan Buruh ke DPR: dari UU Cipta Kerja hingga Tolak Presiden 3 Periode

May Day yang dilakukan di depan gedung DPR pada 14 Mei 2022 akan menyampaikan 16 tuntutan buruh.