Pemerintah Ubah Nama Omnibus Law Cilaka Jadi Cipta Kerja

Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cilaka di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengubah nama omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun berharap nama tersebut tak diplesetkan. Sebelumnya, RUU Cipta Lapangan Kerja kerap disebut 'Cilaka'.

"Judulnya adalah Cipta Kerja, singkatannya Ciptaker. Jadi tadi arahan Ibu Ketua DPR jangan dipleset-plesetin," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Airlangga tak menjawab saat ditanya alasan berubahnya nama RUU itu dari Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja. Adapun menurut Ketua DPR Puan Maharani, RUU itu sudah bukan RUU Cilaka.

"Jadi sudah bukan Cipta Lapangan Kerja. Cipker singkatannya, bukan Cilaka," kata Puan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu menduga perubahan nama ini karena RUU Cipta Lapangan Kerja kerap disebut RUU Cilaka. Dia menyebut singkatan itu tak terkesan bagus.

"Sering kali kan mereka-mereka sebutnya Cilaka. Enggak bagus lah," kata Rahayu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini pertama kali terlontar dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2019 di gedung DPR/MPR. Selain Cipta Lapangan Kerja, Jokowi juga menginginkan omnibus law Pemberdayaan UMKM.

Namun dalam perjalanannya, pemerintah akhirnya menggagas tiga omnibus law, yakni omnibus law terkait Cipta Kerja, Perpajakan, dan Ibu Kota Negara. Hingga hari ini, pemerintah sudah menyerahkan dua surpres yaitu untuk RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan.






RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

1 hari lalu

RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut.


Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

3 hari lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

9 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

10 hari lalu

Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

Kemenkes menyampaikan agar dokter-dokter lebih mengutamakan pelayanan kepada pasien pada fasilitas kesehatan.


Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

15 hari lalu

Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Sebanyak 151 korban gempa Cianjur, Jawa Barat, diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan.


Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

25 hari lalu

Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu.


No Work No Pay Minim Empati pada Buruh, Aspek: Agar Pengusaha Lepas dari Tanggung Jawab

26 hari lalu

No Work No Pay Minim Empati pada Buruh, Aspek: Agar Pengusaha Lepas dari Tanggung Jawab

Kalangan pekerja merespons usul Apindo ke Menaker menerbitkan aturan dengan prinsip 'no work no pay'. Para pengusaha dinilai tak bertanggung jawab.


Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

28 hari lalu

Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

KSP Moeldoko mewanti-wanti masyarakat agar tidak terjebak dalam politik adu domba. Terlebih sebentar lagi Indonesia gelar Pemilu 2024.


Pagi Ini, 200 Nasabah Akan Geruduk Wisma Bumiputera Tuntut Pembayaran Klaim

28 hari lalu

Pagi Ini, 200 Nasabah Akan Geruduk Wisma Bumiputera Tuntut Pembayaran Klaim

Sebanyak 200 nasabah gagal bayar AJB Bumiputera 1912 akan mendatangi Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada pagi hari ini.


Omnibus Law Sektor Keuangan, Rudiantara dkk Soroti Perlindungan Pelanggan, Kripto dan Independensi

41 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan, Rudiantara dkk Soroti Perlindungan Pelanggan, Kripto dan Independensi

Ketua IFSOC Rudiantara menekankan dalam Omnibus Law Sektor Keuangan agar hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan pelanggan harus diperhatikan.