KPK Periksa Advokat dan Satpam PDIP dalam Kasus Harun Masiku

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pria diduga Harun Masiku, tersangka suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terekam oleh CCTV di selasar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 7 Januari 2020. Pria yang diduga Harun Masiku terlihat pada pukul 17.15 WIB. Istimewa

    Pria diduga Harun Masiku, tersangka suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terekam oleh CCTV di selasar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 7 Januari 2020. Pria yang diduga Harun Masiku terlihat pada pukul 17.15 WIB. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua saksi untuk kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, yang juga menyeret kader PDIP Harun Masiku. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk WS," kata pelaksana tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu, 12 Februari 2020. Keduanya ialah advokat PDIP Donny Tri Istiqomah dan anggota satuan pengamanan kantor PDIP Nurhasan.

    Dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK dalam kasus ini, Donny ikut diciduk namun tak dijadikan tersangka. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan Donny diperintahkan oleh salah satu pengurus DPP PDIP mengajukan gugatan uji materi pasal 54 peraturan KPU Nomor 3 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu ke Mahkamah Agung.

    Dalam permohonan uji materi ke MA, tertulis bahwa seseorang bernama Donny Tri Istiqomah dan kawan mendapat kuasa dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai advokat/pengacara pada PDIP, berkedudukan dan berkantor di DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat.

    Pengajuan ini terkait caleg PDIP dari Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas yang meninggal pada Maret 2019. PDIP ingin suara Nazarudin, sebagai pemenang pileg, dikembalikan kepada partai dan agar partai berhak menentukan siapa yang diajukan sebagai pengganti.

    Gugatan ini dikabulkan MA pada Juli 2019. Dalam putusannya, MA menetapkan partai menjadi penentu suara pada pergantian antar waktu. Putusan MA ini menjadi dasar bagi PDIP mengirim surat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku. Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Suap kepada Wahyu disangka diberikan agar KPU mengganti Riezky dengan Harun.

    Nurhasan diduga merupakan orang yang membawa Harun ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian saat OTT KPK berlangsung pada 8 Januari 2020. Di PTIK, tim KPK yang ingin menangkap diduga dihalangi sejumlah anggota polisi. Harun Masiku masih buron hingga sekarang.

    Saat dimintai konfirmasi, Nurhasan mengaku pada Rabu malam itu sibuk mondar-mandir dari jalan Sutan Syahrir 12A ke Kemayoran untuk membantu persiapan rapat kerja nasional PDI Perjuangan. “Saya sakit karena dua hari ini hujan-hujanan di jalan,” kata pria 38 tahun itu. Nurhasan menyanggah mendapat perintah untuk mengantar Harun Masiku. “Tugas saya cuma buka-tutup pagar di rumah itu.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.