Menlu Retno Tanggapi Saran PBNU Soal Pemulangan WNI Eks ISIS

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi Ketua Umum PBNU Said Aqiel Siradj saat melakukan kunjungan ke Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020. Kunjungan ini dalam rangka pertemuan silaturahmi kebangsaan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi Ketua Umum PBNU Said Aqiel Siradj saat melakukan kunjungan ke Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020. Kunjungan ini dalam rangka pertemuan silaturahmi kebangsaan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta saran kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terkait nasib 600 WNI eks ISIS yang ingin pulang ke tanah air.

    Menlu Retno menyambangi kantor PBNU di Jalan Kramat, Jakarta Pusat pada Selasa 11 Februari 2020. Pertemuan selama satu jam itu dihadiri jajaran pimpinan PBNU, termasuk Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

    Sesaat setelah pertemuan, Said Aqil menyatakan pihaknya tegas menolak pemulangan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia. Adapun Retno irit bicara soal hal ini.

    Retno hanya mengatakan pemerintah masih melakukan pendataan terlebih dahulu. "Kalau ditanya posisi kita, sejauh ini akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Karena data yang kami terima banyak sekali yang simpang siur, jadi kita ingin memverifikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan sampai saat ini," ujarnya.

    Said Aqil sebelumnya menjelaskan bahwa saran itu diberikannya berdasarkan kajian teologis dan Al Quran yang menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa orang-orang yang membuat gaduh di Madinah, sebaiknya tak dibiarkan hidup bersama Muhammad SAW.

    "Orang-orang yang bikin gaduh, fitnah, dan teror, usir dari kota Madinah. Jangan sampai menganggu keselamatan, keutuhan, ketenangan masyarakat Madinah," ujar Said.

    Karena itu, Said menegaskan untuk apa membicarakan pemulangan 600 orang jika mereka menganggu ketenangan dan kenyamanan 260 juta masyarakat Indonesia. "Kenapa kita harus pikirkan 600 orang kalau akan ganggu ketenangan dan menjadikan gaduh masyarakat?" kata dia.

    Said mengatakan bergabungnya para WNI itu ke dalam ISIS merupakan kemauan mereka sendiri. Apalagi sampai membakar paspor dan menyebut negara Indonesia adalah negara thogut.

    Adapun para WNI itu juga disebut Said telah menganggap ISIS adalah sebuah negara. Menurut dia, itu sama artinya mereka telah membuang kewarganegaraan Indonesia. "Jadi mereka sudah melepaskan diri dari kewarganegaraan Indonesia. Saya kira tidak ada salahnya kalau Pemerintah menolak," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.