TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono mengatakan Badan Reserse Kriminal menolak laporan Jaringan Aktivis Indonesia terhadap Politikus Gerindra, Andre Rosiade mengenai penggerebekan pekerja seks online di Padang, Sumatera Barat karena dinilai tak lengkap.
"Setiap laporan masyarakat harus lengkap, harus ada barang bukti awal," kata Argo di Pusat Pendidikan Lalu Lintas Polri, Serpong, Tangerang, pada Selasa, 11 Februari 2020. Barang bukti awal itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana atau pasal yang dilaporkan pelapor dalam laporannya. "Misalkan yang dilaporkan ITE, harus ada crop-nya, atau videonya, dan lain sebagainya."
Ketua DPP JARAK Indonesia Donny Manurung melaporkan Andre lantaran mempermasalahkan tindakan Andre yang bukan aparat hukum namun menggerebek. Menurut dia, Andre telah melanggar Pasal 56 KUHP, pasal 296 KUHP, 310 KUHP, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.
Donny beranggapan bahwa kasus itu telah memasuki ranah politis. Mengingat, penegakan hukum bukan fungsi yang harus dijalankan oleh Andre sebagai wakil rakyat di DPR.
Penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) yang melibatkan Andre dilakukan pada 26 Januari lalu di salah satu hotel di Padang. Polisi menyatakan melakukan tindakan atas informasi dari Andre. Andre Rosiade membantah menjebak pekerja seks dalam penggerebekan itu. Polda Sumatera Barat menangguhkan penahanan NN, pekerja seks yang digerebek.
ANDITA RAHMA | HALIDA BUNGA
