Ma'ruf Amin Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Angka Anak Stunting

Reporter

Ilustrasi stunting. freepik.com

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat koordinasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin membahas target angka anak kerdil atau stunting  menjadi 14 persen di tahun 2024. Upaya percepatan penurunan jumlah anak kerdil ini menjadi prioritas Pemerintah. Saat ini angka prevalensi stunting secara nasional mencapai 27,6 persen, turun dari angka 30,8 persen pada 2018.

Rakor digelar di kantor sekretariat TNP2K di Gedung Grand Kebon Sirih Jakarta, Selasa pukul 09.15 WIB dihadiri Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Selain membahas anak kerdil atau stunting, rapat juga membahas angka kemiskinan. Dalam RPJMN 2020-2024 Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7-6,5 persen di akhir tahun 2024. Target penurunan diharapkan bersamaan dengan turunnya jumlah penduduk miskin menjadi 18,34 hingga 19,75 juta orang.

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemerintah merangkum sejumlah program yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Seusai rapat, Ma'ruf Amin menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama antara TNP2K dengan pihak swasta, yakni PT Mayora Indah, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Thailand, Yayasan Hadji Kalla, Universitas Hasanuddin dan Universitas Airlangga.






CORE: Garis Kemiskinan Perlu Dikoreksi untuk Mencerminkan Kondisi Riil Kalangan Bawah

3 jam lalu

CORE: Garis Kemiskinan Perlu Dikoreksi untuk Mencerminkan Kondisi Riil Kalangan Bawah

Faisal menjelaskan, yang menjadi basis perhitungan garis kemiskinan dari Bank Dunia adalah purchasing power parity.


Bagaimana Cara Mengukur Angka Kemiskinan? Begini Menurut BPS

3 jam lalu

Bagaimana Cara Mengukur Angka Kemiskinan? Begini Menurut BPS

Ada tiga cara yang dapat anda amati dalam menganalisis angka kemiskinan di Indonesia. Yakni dari tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan.


Jika RI Tak Ikuti Standar Garis Kemiskinan Bank Dunia, Apa Konsekuensinya?

12 jam lalu

Jika RI Tak Ikuti Standar Garis Kemiskinan Bank Dunia, Apa Konsekuensinya?

Ekonom mengungkapkan dampak pemerintah tidak ikut merevisi standar garis kemiskinan Bank Dunia atau World Bank.


Ekonom Sebut Garis Kemiskinan Bank Dunia Realistis, Bagaimana Versi Pemerintah?

12 jam lalu

Ekonom Sebut Garis Kemiskinan Bank Dunia Realistis, Bagaimana Versi Pemerintah?

Menurut ekonom CELIOS, garis kemiskinan yang direvisi Bank Dunia lebih realistis dari pada di Indonesia.


Bank Dunia Sebut 13 Juta Warga Miskin Baru di Indonesia, Kok Bisa?

16 jam lalu

Bank Dunia Sebut 13 Juta Warga Miskin Baru di Indonesia, Kok Bisa?

Bank Dunia menyebutkan sebanyak 13 juta warga kelas menengah bawah di Indonesia jatuh dalam kemiskinan. Apa penyebabnya?


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, DTKS di Indonesia Akan Berubah?

1 hari lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, DTKS di Indonesia Akan Berubah?

Kemenkeu bakal membahas ulang standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia (World Bank).


Dampak Garis Kemiskinan Bank Dunia Direvisi, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia dan Cina Melesat

2 hari lalu

Dampak Garis Kemiskinan Bank Dunia Direvisi, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia dan Cina Melesat

Bank Dunia (World Bank) mengubah standar garis kemiskinan baru yang mengacu pada aturan purchasing power parities (PPP) 2017.


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

2 hari lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.


Bulog Laksanakan Program Bulog Peduli Gizi

4 hari lalu

Bulog Laksanakan Program Bulog Peduli Gizi

Program Bulog Peduli Gizi akan terus berlangsung di berbagai daerah.


Bulog Salurkan Beras Fortivit untuk Turunkan Stunting di Kalbar

4 hari lalu

Bulog Salurkan Beras Fortivit untuk Turunkan Stunting di Kalbar

Bantuan diberikan untuk 50 ibu hamil kurang energi kronik dan 30 balita rawan gizi.