Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nadiem Didesak Buat Aturan Soal Kekerasan Seksual di Kampus

Reporter

image-gnews
Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (Gerak Perempuan) berunjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin 10 Februari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.
Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (Gerak Perempuan) berunjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin 10 Februari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Perempuan Anti Kekerasan atau Gerak Perempuan mengadakan aksi massa di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem untuk membuat peraturan di kampus yang melindungi dari pelecehan seksual.

"Merumuskan dan menetapkan aturan bagi kampus di Indonesia untuk memiliki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang komprehensif dan berpihak pada korban," kata salah satu peserta aksi, Latifa Widuri Retyaningtyas di depan gedungKemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin 10 Februari 2020.

Latifa mengatakan aksi kali ini merupakan aksi solidaritas untuk Bunga, mahasiswi Universitas Negeri Padang, serta Agni, mahasiswi Universitas Gadjah Mada, dan beberapa mahasiswi lainnya di berbagai kampus yang menjadi korban dari pelecehan seksual di ranah pendidikan tinggi.

Sebagai Menteri, kata Latifa, Nadiem diharapkan dapat menyertakan bebas dari kekerasan seksual dalam konsep Merdeka Belajar, dan Kampus Merdeka, program unggulan Nadiem.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejauh ini, menurut Latifa, belum ada semangat membebaskan warga kampus, terutama mahasiswi dari kekerasan seksual dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu. "Semangat bebas dari kekerasan seksual sama sekali tidak tercantum sebagai pilar untuk mewujudkan kampus menjadi ruang bagi kemerdekaan berpikir dan berkreasi," kata dia.

Selain itu, Gerak Perempuan menuntut dua hal lain pada Nadiem, yakni menggunakan wewenangan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memecat dosen pelaku kekerasan seksual serta mendirikan lembaga independen yang khusus menindak kasus kekerasan seksual di kampus-kampus.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kiai Abal-Abal Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Santri di Semarang Dituntut 15 Tahun Penjara

15 jam lalu

Muh Anwar alias Bayu Aji Anwari. Facebook
Kiai Abal-Abal Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Santri di Semarang Dituntut 15 Tahun Penjara

Bayu Aji Anwari, pimpinan Yayasan Islam Nuril Anwar Kota Semarang dituntut 15 tahun penjara. Didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap 6 santri.


Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

10 hari lalu

Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. (FOTO ANTARA)
Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

Fakultas Filsafat UGM menunggu laporan dari para korban untuk penanganan yang lebih tepat dan cepat.


Profil Abdul Haris, Wakil Rektor UI yang Dilantik Nadiem Makarim Jadi Dirjen Diktiristek

13 hari lalu

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim ketika memberikan ucapan selamat kepada  Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris (ANTARA/HO: Humas UI)
Profil Abdul Haris, Wakil Rektor UI yang Dilantik Nadiem Makarim Jadi Dirjen Diktiristek

Nadiem Makarim melantik Wakil Rektor UI Abdul Haris menjadi Dirjen Diktiristek. Berikut profil Abdul Haris.


Cek Besaran Dana Bantuan KIP Kuliah Merdeka 2024, dari Biaya Pendidikan hingga Biaya Hidup

13 hari lalu

Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Rektor IPB Arif Satria saat jumpa pers tentang penyampaian beasiswa KIP Kuliah Merdeka 2021 dan targetnya pada 2022 di depan Gedung Auditorium Fakultas Ekonomi IPB University, Jumat 10 Desember 2021. (ANTARA/Linna Susanti)
Cek Besaran Dana Bantuan KIP Kuliah Merdeka 2024, dari Biaya Pendidikan hingga Biaya Hidup

Dana bantuan KIP Kuliah 2024 ini akan diberikan kepada penerima secara berkala hingga lulus perguruan tinggi.


Nadiem Makarim Lantik Wakil Rektor UI Abdul Haris Jadi Dirjen Diktiristek

13 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional, Sabtu, 23 November 2023. Dok. Kemendikbud
Nadiem Makarim Lantik Wakil Rektor UI Abdul Haris Jadi Dirjen Diktiristek

Nadiem Makarim mengatakan pelantikan ini berkaitan erat dengan upaya Kemendikbudristek mentransformasi sistem pendidikan Indonesia.


Korban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Nonaktif Tutup Pintu Damai

20 hari lalu

Pengacara dua korban kekerasan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Toet, Amanda Manthovani. Tempo/Ricky Juliansyah
Korban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Nonaktif Tutup Pintu Damai

Korban kekerasan seksual Rektor Universitas Pancasila nonaktif ingin agar jangan ada lagi petinggi yang leluasa melakukan pelecehahan di kampus.


Korban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Tidak Mendapat Perlindungan dan Komunikasi dari Kampus

20 hari lalu

Pengacara dua korban kekerasan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Toet, Amanda Manthovani. Tempo/Ricky Juliansyah
Korban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Tidak Mendapat Perlindungan dan Komunikasi dari Kampus

Amanda Manthovani, pengacara 2 korban kekerasan seksual diduga oleh Rektor Universitas Pancasila nonaktif mengaku tak ada perlindungan dari kampus.


Pengacara Korban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Sebut Ada Korban Lain

21 hari lalu

Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Tote Hendratno hadiri pemeriksaan atas dugaan pelecehan terhadap stafnya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Edie diperiksa sebagai terlapor untuk laporan yang debut oleh DF yang mengaku sebagai korban pelecehan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pengacara Korban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Sebut Ada Korban Lain

Pengacara dua korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan Rektor Universitas Pancasila mengaku ada korban lain yang menghubungi dirinya.


Korban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Kian Hari Kian Waswas dan Trauma

21 hari lalu

Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno (kiri) didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan dugaan kasus pelecehan seksual di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam keteranganya, tudingan adanya pelecehan seksual tersebut hanya asumsi karna tidak ada bukti yang sah, ia juga mengaku kasus ini bagian dari politisasi menjelang pemilihan rektor. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Korban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Kian Hari Kian Waswas dan Trauma

Amanda Manthovani, pengacara dua korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan Rektor Universitas Pancasila nonaktif ungkap kondisi kliennya.


Raker dengan Nadiem, Anggota DPR Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Lebih Tinggi dari Kemendikbud

22 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Raker dengan Nadiem, Anggota DPR Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Lebih Tinggi dari Kemendikbud

Kata politikus PDIP soal anggaran makan siang gratis.