TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kerohanian DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat latar belakang Menteri Agama Fachrul Razi dari unsur militer tak perlu dipersoalkan.
"Semua tentu harus kritik program dan kebijakannya, bukan latar belakangnya," kata Ace kepada Tempo, Ahad, 9 Februari 2020.
Ace mengatakan Fachrul Razi saat ini sudah bukan militer aktif. Mantan Wakil Panglima TNI itu, kata dia, memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain untuk menduduki jabatan politik.
Ace juga mengatakan bahwa tak ada yang dilanggar dari pengangkatan Fachrul menjadi Menteri Agama. Wakil Ketua Komisi Agama ini juga berujar penunjukan menteri merupakan wewenang Presiden Joko Widodo. "Itu hak prerogatif Presiden untuk memilih pembantunya," kata dia.
Politikus PKB Luluk Nur Hamidah sebelumnya mengkritik pilihan Jokowi atas Fachrul Razi. Dia menilai bukan hanya kalangan nahdliyin yang dibuat kaget dengan pilihan itu, tetapi seluruh masyarakat Indonesia.
"Ini eranya baru, Pak Jokowi juga orang sipil, masa kini, kekinian, milenia, tapi kok memilih Menag saja harus militer," kata Luluk dalam diskusi di Hotel Ibis Tamarin, Jakara Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020.
Luluk juga menyebut Fachrul tak segarang di awal-awal kemunculannya sebagai Menteri Agama. Dia menilai Ketua Bravo 5, ormas pendukung Jokowi sejak 2014, itu terlalu banyak berkompromi dengan organisasi yang dilarang pemerintah.
