Golkar 'Kesal' Ada Politikus PDIP Minta Jokowi Hapus Menko

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat mengumumkan pemberhentian Erwin Aksa dari jabatannya di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar karena mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Selasa, 19 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat mengumumkan pemberhentian Erwin Aksa dari jabatannya di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar karena mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Selasa, 19 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mempertanyakan sikap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus posisi menteri koordinator.

    Ace mempertanyakan mengapa Effendi tak mempersoalkan saat posisi itu sebelumnya diisi kader PDIP. "Kenapa Pak Effendi Simbolon tidak mempersoalkan keberadaan jabatan menko saat kader PDIP menduduki jabatan menko?" kata Ace kepada Tempo, Ahad, 9 Februari 2020.

    Kader PDIP yang dimaksud Ace adalah Puan Maharani yang pernah duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di periode pertama pemerintahan Jokowi.

    Ace juga mempertanyakan mengapa Effendi meminta jabatan menko dihapus. Dia mengatakan, pembentukan menteri koordinator diatur dan dijamin oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

    "Menko itu dibutuhkan untuk koordinasi kebijakan terkait dengan bidangnya agar lebih harmonis dan sejalan dengan visi misi Presiden," kata Ace. Ia mengatakan menteri koordinator juga berguna menghubungkan beberapa kementerian teknis.

    Politikus PDIP Effendi Simbolon sebelumnya menyarankan Presiden Jokowi menghapus posisi menko. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini menilai jabatan tersebut tidak efektif.

    "Kalau mau lari kencang, enggak perlu ada menko. Semua menteri-menterinya adalah menteri yang langsung menerapkan kebijakan," kata Effendi dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.