TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebut publik tak terlalu peduli terhadap keberadaan jabatan Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Sigi itu menyebut ada atau tidaknya jabatan ini tak terlalu berpengaruh pada masyarakat.
Direktur Eksekutif IPO Dedy Kurnia Syah mengatakan survei menunjukkan 37 persen responden menyatakan wakil menteri diperlukan, 21 persen menyatakan tidak diperlukan, dan 42 persen tak memberikan pendapat.
"Tingginya yang tidak memberikan pendapat ini sebetulnya menunjukkan bahwa masyarakat berpikir bahwa ada tidak adanya wakil meteri tidak masalah," kata Dedy dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020.
Dedy mengatakan dari kajian IPO, jabatan ini dinilai publik tak terlalu berpengaruh dalam pengambilan kebijakan." Kenapa Wakil Menteri dianggap tak terlalu signifikan, karena memang kebijakan-kebijakan lebih banyak kepada menterinya," kata Dedy.
Dedy mengatakan dari 37 persen yang sepakat keberadaan wamen, menyebut Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin dan Kartiko Wirjoatmojo, menjadi yang paling disukai publik. Mereka menilai duet ini cocok berada di jabatan mereka.
Nama-nama Wamen secara beruntun yang ada di bawah Budi dan Kartiko adalah Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibjo, Wamen Luar Negeri Mahendra Siregar, Wamen Agama Zainut Tauhid, Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga, Wamen Keuangan Suahasil Nazara, Wamen PUPR John Wempi Wetimpo, Wamen LHK Alue Dohong, dan Wamen Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono.
Hanya ada dua nama wamen yang memiliki persepsi publik di bawah nol persen. Mereka adalah Wamen ATR/BPN Surya Chandra (0,9 persen) dan Wamen Desa Budi Arie Setiadi (0,4 persen). Dedy mengatakan ini adalah hasil survei persepsi publik.
Ia menegaskan survei ini tak ada kaitan dengan kinerja para wamen selama ini. "Tapi kalau publik sudah memberikan persepsi, berarti pekerjaan mereka tak diketahui oleh publik. Sama saja mereka dianggap tak bekerja oleh publik," kata Dedy.
