INFO NASIONAL — Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah, Najahan Musyafak, sepakat dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang menolak rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.
Menurut Najahan, pemulangan WNI eks ISIS bisa menambah beban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selama ini sudah kesulitan mengatasi para kombatan dan organisasi radikal yang berafiliasi dengan ISIS.
Baca Juga:
"Pernyataan Pak Ganjar selaku pimpinan di Jawa Tengah sangat masuk akal. Kalau nanti ada apa-apa, yang kena imbasnya kan ya Pemprov Jateng, karena banyak WNI eks ISIS yang berasal dari Jateng. Ini yang harus dikaji secara matang. Sementara ini, program deradikalisasi di Jawa Tengah saja sudah kesulitan. Kalau mereka kembali, siapa yang akan menangani," kata Najahan saat dikonfirmasi, Sabtu, 8 Februari 2020.
Najahan menambahkan wacana pemulangan eks ISIS ke Indonesia sangat kontradiksi dengan semangat memerangi gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Menurutnya, WNI eks ISIS sudah jelas lagi terpapar, bukan hanya terindikasi.
"Mereka sudah jelas bergabung dengan kelompok ISIS, kemudian mau diterima kembali ke Indonesia. Ini kan aneh dan sangat kontradiksi dengan semangat yang ada. Wajar kalau masyarakat banyak yang menolak," ucapnya pengamat radikalisme dan terorisme Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang ini.
Baca Juga:
Menurut Najahan, persoalan tidak akan selesai setelah 600 eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia. Upaya pemurnian ideologi dan kembali pada NKRI bukan perkara mudah, tapi butuh energi, waktu dan biaya. Pasalnya, persoalan radikalisme dan terorisme itu menyangkut multifaktor, multiaktor, dan dibutuhkan keseriusan.
Dirinya mencontohkan bahwa saat ini sedang menangani satu kasus di mana satu keluarga hendak berangkat ke Suriah untuk menjadi anggota ISIS. Mereka yang baru tertarik berangkat, kemudian tertangkap dan sudah dipenjara selama empat tahun.
"Selama empat tahun itu saya mendampingi, itu saja sampai sekarang mereka masih memiliki ideologi ISIS. Itu contoh orang yang baru ingin berangkat. Bagaimana dengan mereka yang sudah jelas bergabung di sana (Suriah), tentu lebih sulit," tegasnya.
Untuk itu, Najahan meminta agar wacana pengembalian eks ISIS ke Indonesia dikaji secara komprehensif. Apabila belum ada argumen yang pasti, pemerintah tidak boleh mengeluarkan wacana yang dapat meresahkan masyarakat.
"Harus dikaji mulai dari aspek hukum, sosial, agama, keamanan dan dampaknya kepada masyarakat dan keutuhan negara," tandas Najahan.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dengan tegas menolak rencana pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Menurut dia, rencana pemulangan eks ISIS itu perlu dipertimbangkan matang-matang.
"Meski ada warga Jateng yang juga terafiliasi dengan ISIS di luar negeri, namun saya tidak mengharapkan mereka kembali. Yang saya tunggu kembali ke Tanah Air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri. Bukan mereka (anggota ISIS)," kata Ganjar.
Menurut dia, Jawa Tengah selama ini sedang berupaya melakukan deradikalisasi kepada mereka yang terpapar paham radikalisme, khususnya mantan narapidana kasus terorisme. Selama ini, ia selalu intens berkomunikasi dengan para eks narapidana terorisme di Jawa Tengah yang jumlahnya cukup banyak.
"Dari cerita eks napiter itu, mereka mengatakan betapa bahayanya para eks teroris itu, apalagi kalau tidak ada pembinaan. Makanya kami ngurusi yang sudah ada saja, kami bina mereka. Itu saja sekarang butuh energi banyak, apalagi kalau ketambahan mereka," kata Ganjar. (*)
