INFO NASIONAL — Bulan ini, tepat setahun pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memimpin Jawa Timur. Tidak butuh waktu lama, beragam prestasi dan kemajuan diraih Jatim. Sesuai janji awal saat menyampaikan visi misinya, ada beberapa poin yang mengalami kemajuan, salah satunya adalah membuat Jatim Sejahtera.
Untuk mendukung visi dan misi yang dijalankan, Gubernur Khofifah bersama Wagub Emil menajamkannya lewat Nawa Bhakti Satya atau sembilan bhakti. Nawa Bhakti Satya ini untuk memuliakan masyarakat Jatim.
Baca Juga:
Sembilan bhakti atau pengabdian ini diarahkan kepada terwujudnya Jatim yang mulia di mata dunia, melalui pembangunan daya saing multi-sektoral dan multi-dimensi secara konteks global. Termasuk mulia di mata rakyat dengan hadirnya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan merata.
Ekonomi Naik, Kemiskinan Turun
Identifikasi awal masyarakat sejahtera, bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim yang terus meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai dengan triwulan III 2019 menunjukkan tren peningkatan yaitu sebesar 5,52 persen, di atas rata rata nasional sebesar 5,04 persen.
Baca Juga:
Dengan semakin tumbuhnya ekonomi Jatim, persentase penduduk miskin juga ikut turun. Pada Maret 2018, penduduk miskin sebanyak 4.332.590 orang atau 10,85 persen. Sampai dengan Maret 2019 di Jatim ada penurunan penduduk miskin sebanyak 220.340 orang atau 0,48 persen menjadi sebanyak 4.112.250 orang atau 10,37 persen. Penurunan kemiskinan Jatim juga di bawah nasional yang sebesar 9,41 persen.
Banyak hal yang telah dilakukan Pemprov Jatim sebagai upaya menurunkan penduduk miskin di Jatim. Di antaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan yang diarahkan kepada penajaman elektifitas bantuan dan memberikan bantuan pangan non tunai (BPNT) dan dana desa.
Gubernur Khofifah bersama Wagub Emil juga menyoroti jumlah dan persentase penduduk miskin di kota dan pedesaan. Menurut data BPS Provinsi Jatim, sampai dengan Maret 2019, penduduk desa masih mendominasi kemiskinan yaitu sebanyak 2.662.980 orang atau 14,43 persen. Sedangkan penduduk kota sebanyak 1.449.270 orang atau 6,84 persen.
Khofifah mengatakan kemiskinan akut di pedesaan menjadi masalah di wilayah Jatim. Dia menyebut terjadi ketimpangan yang cukup besar antara kemiskinan di wilayah desa dengan kota. Melihat angka dari BPS Jatim, kata Khofifah, disparitas kemiskinan di kota dengan desa cukup jauh.
"Maka kita ingin melakukan percepatan bagaimana ketimpangan antara kota dan desa, kesejahteraannya bisa kita tingkatkan. Lalu ketimpangan antara utara dan selatan," ujarnya.
Menurut Khofifah, salah satu program yang akan diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan di desa, adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi para lansia di keluarga miskin. Dia menyebut telah menyiapkan 50 ribu PKH Plus untuk diberikan kepada para lansia. "Ini ada 50 ribu PKH Plus yang kita intervensi melalui lansia di keluarga miskin, yang insyallah itu bisa menjadi bagian dari 33 hari pertama," ujarnya.
Peduli Pendidikan dan Kesehatan
Sebagai upaya mewujudkan Jatim Sejahtera, Khofifah dan Emil juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, Pemprov Jatim memberikan honorarium sebanyak 19.643 orang bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan PTT di SMA, SMK dan PK-PLK Negeri.
Pemprov Jatim juga melakukan revitalisasi SMK pengampu yang melibatkan lima lembaga. Pemprov juga memberikan bantuan Bosda Madin (Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah) untuk pengembangan guru. Setidaknya sudah ada Bosda Madin yang dikucurkan kepada 1.084.810 ula, 260.224 ustho dan 87.721 guru/ustadzah. Di lingkup pesantren, Pemprov Jatim juga membuat 40 SMK mini untuk menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Jatim Pegang Peran Penting Komoditi Pangan Nasional
Jatim dikenal sebagai lumbung produksi pangan. Hal itu tetap dipertahankan sampai sekarang. Keoptimisan tersebut diperlihatkan Gubernur Khofifah, yang menyebut ketahanan pangan Jatim mampu menjadi tulang punggung nasional.
Di sektor peternakan, pada 2019 telah dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak. Pemprov Jatim mempunyai Intan Selaksa, yaitu Inseminasi Buatan Sejuta Lebih Anakan Sapi. Ada beberapa hal yang dilakukan seperti revitalisasi bank sperma, pelestarian SDGH domba Sapudi, dan kambing Senduro. Pemprov Jatim juga terus mendistribusikan semen beku di 38 kabupaten kota, sebagai upaya mendukung Intan Selaksa melalui Upsus Siwab.
Pada 2018, beberapa komoditi peternakan Jatim menempati peringkat 1 Nasional. Di antaranya populasi sapi perah sebanyak 278.930 ekor (51 persen nasional), ayam sebanyak 50.539.430 ekor (28 persen nasional), kambing sebanyak 3.481.235 ekor (19 persen nasional). Selain itu, produksi daging sebanyak 575.577 ton (20 persen nasional), telur sebanyak 520.984 ton (29 nasional) dan susu sebanyak 543.549 ton (57 persen nasional).
Sementara itu di sektor pertanian, setidaknya sampai akhir 2019 lalu, ketersediaan beras surplus sebesar 3.727.959 ton, jagung surplus 5.885.225 ton, dan gula surplus 862.621 ton. Secara keseluruhan, di bidang pertanian Jatim menjadi pusat produksi, selain kedelai dan bawang putih. Jatim terus berusaha untuk terus mengelola arus distribusi dan logistik, khususnya ke Indonesia Timur, karena 80 persen kebutuhan komoditi pertaniannya diambil dari Jatim.
Pada 2020 ini, Jatim menentukan beberapa target. Di antaranya pengembangan padi sebanyak 10.963.922 juta ton, jagung sebanyak 6.807.711 juta ton, kedelai sebanyak 254.317 ribu ton, dan bawang merah sebanyak 324.049 ribu ton. Pada tahun 2020, dianggarkan di dalam APBD dan APBN, yaitu anggaran untuk penyediaan alat di antaranya alat mesin pertanian (pra panen) meliputi pompa air, cultivator, handtraktor, traktor R-2, traktor R-4. Untuk menghindari kerugian oleh petani karena berbagai sebab, seperti bencana alam dan hama sawah para petani, seluas 300 ribu hektare didaftarkan dalam asuransi pertanian. Pemprov Jatim juga akan merehab jaringan irigasi tersier (RJT) yang didanai APBN dan APBD.
Ajak Balitbang Berdayakan Masyarakat Desa Tertinggal
Meski Provinsi Jawa Timur sudah dinyatakan bebas dari daerah tertinggal dengan naiknya status Bangkalan, Sampang, Bondowoso, Situbondo menjadi daerah tidak tertinggal, Gubernur Khofifah menegaskan masih ada PR besar. Berdasarkan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa tahun ini, ada 36 desa di Jatim yang masih berstatus tertinggal.
Terkait status tersebut, Gubernur Khofifah mengajak Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan data penelitian yang akan menjadi GPS bagi Pemprov Jatim mengentaskan 361 desa tersebut.
Berdasarkan Indeks Desa Membangun, di Jatim masih ada 361 desa yang tertinggal. "Memang ada 1.208 yang sudah turun. Tapi masih ada 361 desa yang mejadi PR kita," kata Khofifah.
Khofifah menegaskan agar Balitbang bisa menjadi penyedia data untuk mengatasi masalah desa tertinggal. "Kalau saya usul, mari kita menargetkan 2020 adalah masa graduasi kita untuk mengentaskan 361 desa tersebut dari status tertinggal," ucapnya.
Adapun kendala di lapangan dalam memberdayakan desa tertinggal di antaranya, tidak semua stakeholder yang ada di desa memahami terkait Indeks Desa Membangun (IDM). Sehingga perlu fasilitasi agar mampu memahami dan menjadikan IDM sebagai salah satu pertimbangan dalam RPJM Desa. Kemudian masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan inovasi terbaik bagi desa, sehingga diperlukan pendampingan lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. (*)
