Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi Kasus Prostitusi di Padang

Ilustrasi prostitusi online (pixabay.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menyatakan ada potensi maladministrasi dalam penggunaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE untuk menjerat NN, pekerja seks komersial atau PSK online yang digerebek polisi dan politikus Gerindra Andre Rosiade.

"Kami telah menyatakan penggunanaan UU ini berpotensi maladministrasi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani kepada Tempo, Jumat, 7 Februari 2020.

Yefri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat sejak beberapa waktu lalu. Ombudsman meminta penjelasan ihwal proses yang dilakukan kepolisian.

Hari ini, kata Yefri, Ombudsman Sumbar bertemu dengan Kepala Subdirektorat Kriminal Khusus Polda Sumbar. Kepolisian menjelaskan mengapa pekerja seks tersebut dikenai UU ITE.

"Salah satu penjelasannya karena adanya postingan NN di MiChat dan beberapa media sosial lainnya," ujar Yefri.

Polisi sebelumnya menetapkan NN sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online. Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Komisaris Besar Stefanus Satake Bayu mengatakan NN menjadi tersangka menggunakan akun miliknya sendiri untuk bertransaksi di media sosial dalam mencari pelanggan,

"Alasan kami NN ikut tersangka, karena dia sendiri yang meminta ke muncikari untuk mencari pelanggan. Makanya, dijerat UU ITE dan pasal KUHP,” ujar Satake Bayu seperti dikutip langgam.id pada Rabu, 5 Februari 2020. 

Ombudsman, kata Yefri, menyarankan penggunaan Undang-undang Nomor 21 Tahub 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mereka menilai beberapa unsur terpenuhi dalam perkara ini.

"Ada proses rekrutmen (pemesanan), adanya bayaran (cara), dan adanya eksploitasi seksual dengan pemakaian NN," kata Yefri.

Yefri menegaskan, NN adalah korban, sedangkan pelaku adalah pengguna jasanya. Menanggapi saran itu, kata dia, polisi menyatakan akan menindaklanjuti. "Pihak kepolisian akan melaporkan dengan dirinya untuk penggunaan UU (TPPO) ini," ujarnya.

Ombudsman Sumbar juga mendesak polisi memberikan informasi yang jelas agar tak terjadi kegaduhan di masyarakat. Salah satunya adalah pengguna jasa NN yang hingga saat ini belum pernah dijelaskan oleh polisi.






Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

11 jam lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Prostitusi Online Eksploitasi 5 PSK Anak, Polisi Tangkap 5 Muncikari di Jakarta Selatan

18 jam lalu

Prostitusi Online Eksploitasi 5 PSK Anak, Polisi Tangkap 5 Muncikari di Jakarta Selatan

Polisi menangkap lima orang muncikari dan membongkar praktek prostitusi online yang mempekerjakan anak-anak di salah satu hotel kawasan Cilandak.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

2 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

3 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

9 hari lalu

1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

Ombudsman sebelumnya menerima laporan bahwa 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura tertahan di Badan Karantina Pertanian sejak pekan lalu akibat


1,4 Juta Kilogram Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman: Imbas Beda Aturan Kemendag dan Kementan

9 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman: Imbas Beda Aturan Kemendag dan Kementan

Ombudsman RI menerima laporan produk impor hortikultura tertahan sejak pekan lalu.


Lesu Darah Bisnis Pinjol

11 hari lalu

Lesu Darah Bisnis Pinjol

Industri layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi atau lebih sering dikenal dengan pinjol diterpa prahara.


Begini Pesan Ombudsman Untuk Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw

15 hari lalu

Begini Pesan Ombudsman Untuk Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw

Menurut Ombudsman Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw tidak punya kewenangan dalam urusan strategis dan politik, seperti pemekaran wilayah.


Prostitusi Online Beroperasi di Jakarta Utara, Polisi Tangkap Muncikari

20 hari lalu

Prostitusi Online Beroperasi di Jakarta Utara, Polisi Tangkap Muncikari

Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan kegiatan prostitusi online di Hotel Ende Elok, Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Tito Karnavian Dinilai Abaikan Tindakan Korektif Soal Penunjukan Penjabat Daerah dari ORI

23 hari lalu

Tito Karnavian Dinilai Abaikan Tindakan Korektif Soal Penunjukan Penjabat Daerah dari ORI

Tito Karnavian, dinilai mengabaikan dan tidak menindaklanjuti tindakan korektif yang telah diberikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).