DPR Dalami Pelanggaran Etik Andre Rosiade Jika Ada Pelapor

Reporter

Editor

Amirullah

Anggota DPR terpilih periode 2019-2024, Andre Rosiade, mendampingi Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia untuk menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, 2 September 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Aboebakar Alhabsyi mengatakan MKD DPR akan mendalami kasus penggerebekan pekerja seks komersial oleh Andre Rosiade. Aboebakar menyatakan pihaknya akan bertindak profesional dalam menangani kasus tersebut.

“Pada prinsipnya MKD akan bertindak secara profesional. Kami akan tegak lurus. Siapa pun yang melanggar kode etik akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Aboebakar dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Februari 2020.

Aboebakar mengatakan MKD siap menerima laporan terkait Andre Rosiade. Dia mengatakan semua anggota harus diperlakukan sama dalam berproses di MKD.

Namun, saat ini belum ada pihak yang membuat laporan. Bila ada, Aboebakar menyebut MKD akan segera memprosesnya. “Jika memang nanti sudah ada yang bikin laporan, kami akan ikuti proses sesuai dengan tata beracara dalam MKD,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia menambahkan belum mau bicara secara teknis masuk dalam materi perkara. Ia mengaku sedang mempelajari detailnya. “Kami tidak mau berspekulasi, nanti jika sudah ada berkas masuk, pasti tim MKD akan menelaah dan melakukan pendalaman.”

Andre Rosiade tengah disorot setelah peristiwa penggerebekan pekerja seks online di Padang, Sumatera Barat pada 26 Januari lalu. Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyatakan penggerebekan itu dilakukan atas informasi dari Andre.

Baru-baru ini, polisi menetapkan pekerja seks berinisial NN itu sebagai tersangka. Sejumlah pihak pun mengkritik Andre Rosiade terkait ini. Dia dianggap melakukan penjebakan terhadap pekerja seks online tersebut.






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

4 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

8 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

17 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

2 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

2 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

2 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.