Firli cs Temui Pimpinan DPR yang Salah Satunya Saksi di KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Dalam proses di Komisi III DPR tersebut Firli terpilih sebagai ketua, sementara empat nama lainnya menjabat sebagai wakil ketua. TEMPO/Subekti.

    Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Dalam proses di Komisi III DPR tersebut Firli terpilih sebagai ketua, sementara empat nama lainnya menjabat sebagai wakil ketua. TEMPO/Subekti.

    "Siapa pun statusnya kalau memang itu proses hukum kami akan proses hukum. Jadi jangan ditanya yang itu dulu, tadi kami tidak bicara perkara," kata Firli.

    Firli mengatakan pimpinan KPK menemui pimpinan kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan korupsi. Dengan DPR, kata dia, ada banyak hal yang perlu dibicarakan antara pembuat dan pelaksan undang-undang.

    "DPR menentukan jumlah anggaran belanja negara. Kami pun menggunakan anggaran belanja negara. Jadi banyak hal yang perlu kami bicarakan," ujar dia.

    Safari pimpinan KPK ini juga baru dilakukan di era Firli cs Sebelum-sebelumnya, pimpinan KPK tak bersafari ke pimpinan kementerian/lembaga. Namun Firli enggan membanding-bandingkan cara kerjanya dengan pimpinan KPK periode lalu. Dia memastikan pimpinan KPK tak menutup komunikasi dengan pimpinan kementerian/lembaga apa pun.

    "Mohon maaf saya tidak ingin membandingkan yang sebelumnya atau sekarang," kata mantan Kapolda Sumatera Selatan ini.

    Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pertemuan tersebut telah diagendakan sejak lama. Dia berujar perjumpaan digelar dalam kapasitas sebagai pimpinan dua lembaga dan tak terkait dengan status seseorang yang pernah menjadi saksi di KPK.

    "Semua yang hadir karena posisi sebagai pimpinan, tidak mengaitkan atau dikaitkan dengan pernah datang atau menjadi saksi di KPK," kata Puan secara terpisah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.