Kunjungi Natuna, Mahfud MD Sebut Tak Ada Lagi Tuntutan dari Warga

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam  Mahfud MD menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis, 6 Februari 2020. Mahfud hadir bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo. Tempo/Dewi Nurita

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis, 6 Februari 2020. Mahfud hadir bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo. Tempo/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis, 6 Februari 2020. Mahfud hadir bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo.

    Dengan kedatangannya di Natuna, Mahfud memastikan bahwa negara hadir di kepulauan itu untuk memastikan keamanan masyarakat setelah wilayah itu menjadi lokasi observasi bagi 238 WNI dari Wuhan dan sejumlah daerah dari Provinsi Hubei, Cina.

    "Semuanya serba aman. Pokoknya sekarang negara sedang hadir di Natuna melindungi warganya sesuai tugas konstitusional," ujar Mahfud di Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis malam, 6 Februari 2020.

    Setiba di Natuna, Mahfud menggelar rapat tertutup bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dihadiri Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan sejumlah perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta tokoh masyarakat. Hasilnya, kata Mahfud, semua sudah menerima Natuna sebagai tempat observasi WNI asal Hubei dan tidak ada tuntutan lagi dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

    "Tidak ada tuntutan lagi, karena sudah saling menjelaskan bahwa semuanya tidak apa-apa. Jadi semuanya harap tenang. Tidak ada persoalan yang mengancam kita dalam soal virus Corona itu," ujar Mahfud.

    Sebelumnya, warga Natuna sempat menyampaikan penolakan karena wilayahnya menjadi lokasi observasi WNI dari Cina. Mereka menuntut enam hal, yakni meminta perwakilan pemerintah Natuna dan masyarakat menghadap Presiden Joko Widodo, memindahkan lokasi observasi ke kapal perang, meminta pemerintah mensosialisasi kebijakan kepada masyarakat, membentuk posko-posko kesehatan di Natuna, meminta dikirimkan tenaga medis yang mengerti ihwal penyebaran virus corona, dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna. Adapun lima dari enam tuntutan warga itu sudah dikabulkan pemerintah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.