Kunjungi Natuna, Mahfud MD Sebut Tak Ada Lagi Tuntutan dari Warga

Reporter

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis, 6 Februari 2020. Mahfud hadir bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo. Tempo/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis, 6 Februari 2020. Mahfud hadir bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Dengan kedatangannya di Natuna, Mahfud memastikan bahwa negara hadir di kepulauan itu untuk memastikan keamanan masyarakat setelah wilayah itu menjadi lokasi observasi bagi 238 WNI dari Wuhan dan sejumlah daerah dari Provinsi Hubei, Cina.

"Semuanya serba aman. Pokoknya sekarang negara sedang hadir di Natuna melindungi warganya sesuai tugas konstitusional," ujar Mahfud di Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis malam, 6 Februari 2020.

Setiba di Natuna, Mahfud menggelar rapat tertutup bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dihadiri Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan sejumlah perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta tokoh masyarakat. Hasilnya, kata Mahfud, semua sudah menerima Natuna sebagai tempat observasi WNI asal Hubei dan tidak ada tuntutan lagi dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

"Tidak ada tuntutan lagi, karena sudah saling menjelaskan bahwa semuanya tidak apa-apa. Jadi semuanya harap tenang. Tidak ada persoalan yang mengancam kita dalam soal virus Corona itu," ujar Mahfud.

Sebelumnya, warga Natuna sempat menyampaikan penolakan karena wilayahnya menjadi lokasi observasi WNI dari Cina. Mereka menuntut enam hal, yakni meminta perwakilan pemerintah Natuna dan masyarakat menghadap Presiden Joko Widodo, memindahkan lokasi observasi ke kapal perang, meminta pemerintah mensosialisasi kebijakan kepada masyarakat, membentuk posko-posko kesehatan di Natuna, meminta dikirimkan tenaga medis yang mengerti ihwal penyebaran virus corona, dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna. Adapun lima dari enam tuntutan warga itu sudah dikabulkan pemerintah.






KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 jam lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

10 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

1 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

2 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

2 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

2 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

2 hari lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

3 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.