INFO NASIONAL — Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak praktisi dan pimpinan HRD/SDM di perusahaan untuk ikut membantu pemerintah dalam berinvestasi SDM kepada pencari kerja maupun pekerja. Salah satunya dengan menyelenggarakan berbagai program peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi termasuk pemagangan.
Menaker Ida mengungkapkan berdasarkan survei World Bank Enterprises, kurang dari 10 persen perusahaan di Indonesia memberikan pelatihan formal. Angka tersebut masih di bawah negara Vietnam (20 persen), Filipina (60 persen) dan Tiongkok (80 persen) yang perusahaannya terlibat aktif dalam meningkatkan kompetensi pegawai.
Baca Juga:
"Investasi pada pengembangan SDM, khususnya bidang pelatihan penting kita formulasikan bersama untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju sebagaimana harapan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya mengajak perusahaan bahu membahu mewujudkan SDM yang unggul di Indonesia," kata Menaker saat memberikan sambutan dalam acara pertemuan reguler Human Resources Directours Indonesia (HRDI) di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.
Hadir dalam kesempatan ini, 190 Direktur HR perusahaan terkemuka di berbagai bidang yang mengelola 3 juta karyawan di Indonesia.
Menurut Menaker, perusahaan di Indonesia sukar berinvestasi pelatihan karena beragam alasan. Mulai dari biaya rekrutmen pegawai yang tinggi, penggunaan biro jasa untuk merekrut, pesangon yang memberatkan, hingga upah minimum yang belum sejalan dengan produktivitas pekerja. "Sehingga, cost (pembiayaan) SDM di perusahaan banyak habis untuk memfasilitasi hal-hal di luar pelatihan," katanya.
Baca Juga:
Meski demikian, Menaker sangat memahami filosofi dunia usaha di seluruh dunia bergerak secara sangat sederhana, yaitu mencari untung (profit oriented). Tanpa keuntungan yang jelas, tidak mungkin suatu perusahaan mau berinvestasi kepada hal-hal jangka menengah dan panjang seperti SDM.
Perusahaan besar karena skala ekonomi yang besar, cenderung bisa untung lebih besar dan pada akhirnya bisa berinvestasi pada SDM.
Menaker berharap partisipasi aktif dalam program pemerintah terkait pengembangan SDM, diantaranya adalah program Kartu Prakerja (dengan menyediakan lowongan kerja dan pemagangan, serta terlibat menjadi training center); Program BLK Komunitas dan menggunakan SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) dalam seluruh urusan ketenagakerjaan.
Sementara Reza Widyaprastha, Ketua HRDI dan Direktur SDM Jababeka Grup mengatakan tujuan dibentuknya HRDI sebagai bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara dalam pengelolaan SDM yang unggul maju dan kompeten.
"Kita mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya memberikan manfaat optimal bagi perusahaan," kata Reza. (*)
