KPK Periksa Anggota DPR Ahmad Riski Sadig di Kasus Tulungagung

Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo (tengah), menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018. Syahri Mulyo diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait kasus suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional, Ahmad Riski Sadig dalam kasus suap di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis, 6 Februari 2020.

Sadig adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VI, meliputi Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar serta, Kabupaten dan Kota Kediri. Kini ia duduk di Komisi Pertahanan DPR. Ali menolak menjelaskan alasan Sadig diperiksa.

Dalam perkara ini, KPK menyangka Supriyono menerima besel Rp 4,88 miliar sebagai uang ketok palu pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta APBD Perubahan Tulungagung tahun anggaran 2015-2018. Duit itu diduga berasal dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Syahri 10 tahun penjara karena karena menerima suap dari pengusaha dalam proyek infrastruktur di Tulungagung.

Dalam persidangan terungkap Supriyono juga menerima duit dari Syahri. Syahri memberikan uang sebagai biaya unduh anggaran Bantuan Provinsi dan praktek uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Bantuan Provinsi. Syahri mengumpulkan uang itu dari pengusaha untuk kemudian diberikan kepada Supriyono.






Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

47 menit lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

2 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

4 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

5 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

5 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

6 jam lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.


Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

7 jam lalu

Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

Fahira Idris menilai pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem sangat krusial untuk menepis upaya kriminalisasi.