Hari ini, KPK Jadwalkan Periksa Zulkifli Hasan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah) melambaikan tangan kearah wartawan saat tiba di kediaman Presiden ke-5 RI Megawati, di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah) melambaikan tangan kearah wartawan saat tiba di kediaman Presiden ke-5 RI Megawati, di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dalam kasus suap alih fungsi lahan di Riau, pada Kamis, 6 Februari 2020. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korporasi, PT Palma.

    "Iya besok (hari ini) untuk Pak Zulkifli Hasan," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

    Ini merupakan panggilan kedua untuk Zulhas. Sebelumnya, KPK telah memanggil mantan Ketua MPR ini pada 16 Januari 2020. Namun, Zulhas tak hadir. Ali Fikri mengatakan surat panggilan KPK tidak sampai kepada Zulhas.

    Ali mengatakan sudah mengirimkan ulang surat panggilan pada 30 Januari 2020. Ia meyakini surat itu sudah sampai. Ali berharap Zulhas memenuhi panggilan ini. "Keterangannya sangat penting," kata Ali.

    KPK berencana memeriksa Zulkifli dalam dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun

    Annas divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2015 karena terbukti menerima duit terkait alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Hukuman itu diperberat di tingkat kasasi menjadi 7 tahun penjara. Pada November 2019, Kementerian Hukum dan HAM memberikan grasi kepada Annas.

    KPK berencana memeriksa Zulhas sebagai saksi untuk tersangka PT Palma. Pada April 2019, KPK telah mengumumkan tiga tersangka terkait pemberian hadiah atau janji pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan 2014. Tiga tersangka itu adalah PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Suheri Terta dan Surya Darmadi.

    KPK menyangka ketiga pihak itu menyuap Annas Rp 3 miliar untuk mengubah lokasi perkebunan milik PT Duta Palma menjadi bukan kawasan hutan. Dengan begitu, produk perusahaan sawit tersebut mendapat predikat Indonesian Suistanable Palm Oil yang bisa diimpor ke luar negeri.

    KPK mengatakan kasus ini bermula ketika Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 2014 mengeluarkan surat keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan kepada Annas. Dalam surat itu, Zulkifli membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi kawasan hutan lewat pemerintah daerah.

    Suheri kemudian menyurati Annas untuk meminta perubahan status hutan di lokasi perkebunan milik PT Palma Satu dan tiga perusahaan sawit lainnya yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Untuk memuluskan permintaan itu, KPK menduga Surya menjanjikan komitmen imbalan sebanyak Rp 8 miliar kepada Annas. Suap sebanyak Rp 3 miliar kemudian diberikan Surya melalui Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau, Gulat Medali Emas Manurung.

    KPK pernah memeriksa bos Koran Riau Eddy Ahmad RM pada 2014. Ia dimintai keterangan karena dianggap mengetahui adanya transaksi suap Annas Maamun dengan tersangka pengusaha perkebunan Gulat Medali Emas Manurung. Edi membantah terlibat dalam perkara ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.