Ingin Temui Jokowi, Pemkab Natuna Mau Klarifikasi Data Versi TNI

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (dua kanan) didampingi Menteri Kesehatan Terawan (dua kiri), Mendagri Tito Karnavian (kanan) dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal (kiri) memberikan keterangan pers di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Pertemuan tersebut membahas tentang kondusifitas di Kepulauan Natuna. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (dua kanan) didampingi Menteri Kesehatan Terawan (dua kiri), Mendagri Tito Karnavian (kanan) dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal (kiri) memberikan keterangan pers di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Pertemuan tersebut membahas tentang kondusifitas di Kepulauan Natuna. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Natuna berharap tetap bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meski telah diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pertemuan itu dalam rangka membicarakan polemik observasi WNI dari Wuhan, Cina, yang bertempat di Natuna.

    Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, mereka menunggu kepastian Istana untuk bertemu. "Kami masih menunggu," kata Hamid seusai rapat dengan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

    Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Natuna, Andes Putra mengatakan mereka ingin bertemu Jokowi sebagai pucuk pimpinan tertinggi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung. Mereka ingin mengklarifikasi data-data yang dianggap tepat.

    Salah satu data yang dimaksud Andes ialah jarak hanggar yang menjadi lokasi karantina dengan permukiman penduduk. Menurut dia, jarak paling jauh dua tempat tersebut jika ditarik garis lurus ialah 1,7 kilometer.

    Adapun sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan lokasi observasi itu sekitar 5-6 kilometer dari pemukiman. Hadi pun menyebut tempat itu yang paling cocok untuk melakukan karantina WNI dari Wuhan.

    "Kami ingin menjelaskan secara langsung data-data yang kami anggap pembohongan publik itu ke beliau. Kami juga heran data dari mana," ujar Andes.

    Politikus Partai Amanat Nasional ini mengatakan, data yang disebut pemerintah ini menjadikan masyarakat Natuna dirisak oleh banyak pihak. Masyarakat, kata dia, dianggap tak mau menerima WNI dengan alasan tak logis.

    "Alasan kami menolak tepat, kan ada alasan kami. Bukan kami tidak menerima, (tapi) seperti tadi, sosialisasi kurang, jarak amannya berapa, dan sebagainya," ujar Andes.

    Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Natuna, Fadhilah, juga mempersoalkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang awalnya mengatakan akan menyambut WNI dari Wuhan di Natuna dengan tangan kosong. Nyatanya, tenaga kesehatan yang menyambut menggunakan peralatan medis lengkap. "Ini kan pembohongan," kata Fadhilah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.