TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui adanya keterlambatan informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di Natuna, Kepulauan Riau, terkait pemilihan lokasi observasi WNI yang baru kembali dari Wuhan, Cina. Hal ini menyebabkan warga menolak keras kehadiran karantina di sana.
"Memang terjadi semacam, bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat," kata Mahfud usai bertemu dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2020.
Mahfud mengatakan begitu pemerintah pusat mendapat kepastian izin dari pemerintah Cina untuk memulangkan 245 warganya, kerja cepat dilakukan. Namun sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pemilihan Natuna sebagai lokasi karantina tak dilakukan secara maksimal.
"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat, dan itu supaya anda maklumi," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan Natuna dipilih karena dianggap tempat yang paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer. Hal ini dinilai cocok bagi proses kerja yang perlu dilakukan secara cepat.
Pemerintah, kata Mahfud, telah menjamin bahwa 238 warga yang berhasil dievakuasi, ada dalam keadaan sehat. Proses karantina dan observasi selama 14 hari, merupakan proses standar yang perlu dilakukan sebelum mereka diperbolehkan pulang.
Hal ini pula yang disampaikan Mahfud kepada Abdul Hamid Rizal sebagai perwakilan Natuna yang datang ke Jakarta. Mahfud menegaskan bahwa langkah pemerintah di Natuna adalah bagian dari operasi kemanusiaan.
Ia pun meminta masyarakat tak sembarang termakan berita bohong atau hoaks terkait keberadaan WNI di Natuna. Ia menjamin bahwa masyarakat di sana akan baik-baik saja.
"Kami punya posko-posko dan sebagainya untuk tidak percaya pada berita hoaks yang biasanya memprovokasi, mengadu-domba dan mendramatisir masalah. Sebenarnya tidak ada apa-apa," kata Mahfud.
