Observasi WNI di Natuna Ditolak, Terawan: Mari Berpikir Rasional

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta seluruh masyarakat Natuna menghargai keputusan pemerintah pusat untuk menempatkan 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Provinsi Hubei, Cina yang menjalani observasi selama dua pekan di sana.

    Terawan mengatakan pemerintah pusat akan turun langsung memberikan pengertian kepada masyarakat agar bisa berpikir rasional terkait virus corona yang berasal dari Cina tersebut.

    "Ini negara demokrasi, tidak harus memaksa mereka menerima, tapi kami ajak untuk berpikir rasional," ujar Terawan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 3 Februari 2020.

    Menurut Terawan, tidak semua masyarakat Natuna menolak para WNI asal Hubei itu ditempatkan sementara di daerah mereka. Bahkan, kata Terawan, sejumlah pemuda di Natuna sudah mulai menawarkan bantuan sebagai juru masak dan sebagainya untuk para WNI yang menjalani observasi kesehatan di sana.

    Namun, Terawan menolak bantuan tersebut demi keamanan semua pihak. "Saya meminta semua bantu doa saja," ujar dia.

    Sampai observasi berakhir selama dua pekan ini, Terawan akan berkantor di Natuna, sesuai instruksi Presiden Jokowi. Terawan akan memberi pengertian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi. "Saya bertanggung jawab sebagai Menteri Kesehatan. Mohon pengertiannya, kami butuh waktu untuk mendekati masyarakat di sana," ujar dia.

    Pada Ahad, 2 Februari 2020, pemerintah mengevakuasi WNI yang terisolasi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, karena mewabahnya virus Corona. Pada hari yang sama, masyarakat Natuna menggelar demonstrasi meminta WNI dari Wuhan dipindahkan ke kapal perang KRI. Tujuannya, agar dapat diobservasi di lepas pantai dan tidak menimbulkan keresahan seperti saat ini.

    Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal juga masih menyatakan satu suara dengan masyarakat setempat untuk menolak evakuasi di Natuna. Musababnya, kata Hamid, pemerintah pusat tak pernah mengajak pemerintah daerah berdiskusi soal observasi para WNI dari tempat asal wabah Corona itu.

    "Perlu diketahui bahwa kebijakan ini kebijakan pusat, bukan kebijakan Pemda," ujar Hamid di hadapan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Natuna, Senin, 3 Februari 2020. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.