Iklan
TEMPO.CO, Natuna - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan Pemerintah Pusat tak pernah mengajak pemerintah daerah diskusi terkait program karantina alias observasi warga negara Indonesia (WNI) yang pulang dari Wuhan, Cina.
"Perlu diketahui bahwa kebijakan ini kebijakan pusat, bukan kebijakan Pemda," ujar Hamid di hadapan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Natuna, Senin, 3 Februari 2020.
Hamid mengatakan Pemerintah Daerah tidak pernah diberitahu terkait dipilihnya Natuna menjadi tempat evakuasi. "Pemda dan SKPD tidak diberitahu adanya kedatangan ke sini," kata dia.
Hamid meminta jangan sampai masyarakat membenturkan Pemerintah Daerah dengan DPRD. Hamid mengajak masyarakat bersatu menghadapi masalah tersebut.
"Saya sudah menolak evakuasi di sini dan sudah saya sampaikan kepada menteri kesehatan dan Ketua BNPB beberapa hari lalu," katanya. Hamid mendukung tuntutan masyarakat supaya observasi dipindahkan. Begitu juga beberapa tuntutan lainnya.
Pada Ahad, 2 Februari 2020, pemerintah mengevakuasi WNI yang terisolasi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, karena virus Corona. Pesawat Batik Air yang membawa 245 WNI itu tiba di Bandara Hang Nadim Kota Batam pada pukul 08.30 WIB. Saat ini, pemerintah sedang mengkarantina atau mengobservasi kesehatan para WNI tersebut sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing.
Iklan
