Evakuasi WNI, Jokowi Gelar Rapat Terbatas Mendadak di Halim

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi sejumlah menteri lain, usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Ahad, 2 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi sejumlah menteri lain, usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Ahad, 2 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas bersama para menterinya begitu tiba di Jakarta, Ahad, 2 Februari 2020, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Rapat ini membahas kedatangan warga negara Indonesia yang baru saja dievakuasi dari Provinsi Hubei, Cina, akibat penyebaran virus Corona.

    "Baru saja rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, saat konferensi pers usai rapat.

    Dalam rapat itu, Retno mengatakan total 243 orang WNI yang sempat terisolasi di Wuhan, termasuk di antaranya 5 orang Tim Aju (advance) telah berhasil dipulangkan dari Bandara Wuhan, ke Indonesia. Mereka langsung diturunkan di Natuna, Kepulauan Riau.

    "Mereka akan melalui masa observasi selama 14 hari. Masa observasi ini juga akan dilakukan oleh 42 tim penjemput WNI dari Wuhan," kata Retno.

    Sehingga, Retno mengatakan, total orang yang akan menjalankan obesrvasi adalah 285 orang. Ia menegaskan sampai saat ini, para penumpang dalam kondisi sehat.

    Dalam rapat ini, hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

    Selain itu juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.