TEMPO.CO, Batam - Kabar mengenai lokasi yang akan dijadikan tempat karantina bagi WNI yang dievakuasi dari Cina akibat merebaknya virus Corona masih simpang siur. Awalnya beredar WNI akan dikarantina di Batam. Kini beredar isu bahwa karantina akan dilakukan di Pulau Natuna.
Hingga saat ini, isu tersebut sudah meluas, terutama di pulau terluar Natuna. Bahkan pada Jumat malam, 31 Januari 2020, puluhan masyarakat datangi kantor DRPD Natuna untuk menolak kedatangan WNI dari Cina tersebut. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan secara mendadak.
Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Andes Putra mengatakan pertemuan dengan masyarakat membahas adanya informasi WNI dari Wuhan, Cina akan di evakuasi ke Natuna. "Hasil pertemuan itu menegaskan kita menolak kedatangan WNI dari Cina tersebut," kata dia.
Persoalannya, kata Andes, Natuna sangat minim fasilitas medis, mulai dari tenaga medis hingga peralatan. "Jangankan untuk karantina WNI Cina, kita masyarakat sendiri masih kekurangan fasilitas untuk kesehatan," ujarnya.
Andes mengatakan masyarakat juga tidak ingin tertular virus Corona jika WNI Cina tersebut dikarantina di Natuna.
Adapun informasi soal Natuna akan dijadikan sebagai tempat karantina sudah tersebar melalui surat dari Kementerian Kesehatan. Surat itu perihal permohonan fasilitas tenaga kesehatan jiwa. Dalam surat yang tersebar itu berbunyi, sehubungan proses karantina akan berlangsung di Natuna diperlukan satu orang psikiater, tiga psikolog, dan satu orang perawat jiwa.
Hari ini, Andes pun berencana meminta klarifikasi Kepala BNPB yang sekarang berada di Natuna untuk menjelaskan permasalahan tersebut. "Yang jelas kita menolak, kita meminta pemerintah pusat ataupun Kepala BNPB yang sedang berada di Natuna untuk klarifikasi," kata dia.
Selain itu, hari ini, Sabtu, 1 Februari 2020, dari pantauan Tempo, sejumlah masyarakat Natuna berkumpul di beberapa titik untuk menolak kedatangan WNI tersebut, diantaranya di Kantor DPRD Natuna dan di Hotel Natuna, tempat Kepala BNPB menginap.
