TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Humas Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Jules Abraham Abast mengatakan telah digelar pertemuan Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopimda) setelah terjadinya perusakan balai pertemuan di Perumahan Griya Agape, Tumaluntung, Minahasa Sulawesi Utara.
Menurut Jules, forum itu menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk mengurus perizinan balai menjadi musala.
"Dihasilkan kesepakatan bahwa akan diurus perizinan, dilengkapi sesuai aturan yang ada," kata Jules kepada Tempo hari ini, Jumat, 31 Januari 2020.
Jules menerangkan bahwa pengurusan izin pendirian musala akan merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait pendirian rumah ibadah.
Dia menyatakan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan akan menandatangani perizinan jika syarat-syaratnya lengkap.
Jules tak merinci apakah dalam pertemuan kemarin ada kesepakatan bahwa warga akan memberikan izin pendirian musala.
Dalam SKB 3 Menteri terdapat ketentuan salah satu syarat pendirian rumah ibadah adalah dukungan paling sedikit dari 60 orang dari masyarakat setempat.
"Itu tidak dibahas, yang dibahas hanya bagaimana memenuhi aturan. Jika dipenuhi, perizinan dilengkapi, barangkali Departemen Agama akan mengeluarkan," ucapnya.
Insiden di balai pertemuan Tumaluntung terjadi pada Rabu petang, 29 Januari 2020. dan beredar dalam sebuah video via media sosial.
Dalam video itu terlihat sebuah spanduk yang bertuliskan penolakan warga terhadap pendirian musala atau masjid dengan tiga alasan.
Alasan pertama, penduduk di sekitar lokasi 95 persen nonmuslim. Kedua, warga terganggu dengan suara pengeras suara (Toa) yang dianggap bising.
Dan ketiga, warga tak mau terancam tindak pidana penistaan agama karena memprotes kebisingan Toa.
Kepolisian sudah menangkap enam orang, satu di antaranya diduga provokator.
