Sudah Diumumkan, TPF Harun Masiku Bentukan Yasonna Belum Jalan?

Reporter

Yasonna Laoly tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membentuk tim pencari fakta seputar kepulangan Harun Masiku, calon anggota legislatif dari PDIP yang menjadi tersangka suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Yasonna mengatakan tim ini terdiri dari Ombudsman, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Unit Kejahatan Siber Markas Besar Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Yasonna menuturkan tim ini akan bertugas menelusuri penyebab adanya keterlambatan data kepulangan Harun Masiku. "Jadi sekali lagi, keempat unsur ini akan melihat, supaya terjadi betul-betul hal independen dalam penelitian," kata Yasonna ketika mengumumkan pembentukan tim ini pada Selasa, 28 Januari 2020.

Harun Masiku diduga menyuap Wahyu agar bisa menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu. Meski sudah berstatus tersangka, Harun masih buron.

Kementerian Hukum dan HAM serta KPK sempat kukuh menyebut Harun ada di luar negeri pada 8 Januari 2020, ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan yang berujung penangkapan Wahyu. 

Faktanya, Tempo menemukan data yang menunjukkan bahwa Harun Masiku ada di Indonesia pada 7 Januari 2020, sehari sebelum OTT. Istri Harun Masiku pun menyebut suaminya sudah pulang ke Jakarta. Kementerian Hukum dan HAM pun akhirnya meralat pernyataan mereka.

Direktorat Jenderal Imigrasi akhirnya menyebut Harun sudah pulang ke Indonesia. Kementerian beralasan ada keterlambatan data pada sistem imigrasi.

Sementara itu, Ombudsman menolak masuk dalam tim ini. Ombudsman menyebut Undang-Undang melarang lembaga pengawas masuk ke dalam tim bentukan pemerintah.

"Tadi pagi sudah kami berikan jawaban, kami Ombudsman tidak mungkin dalam satu tim itu," kata Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu saat dihubungi, Rabu, 29 Januari 2020.

Ninik menyebut Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman menyebutkan bahwa lembaganya bekerja secara mandiri. Menurut Ninik, tak mungkin Ombudsman bekerja dalam satu tim dengan Kementerian Hukum dan HAM yang notabene pemerintah.

Selain itu, Pasal 7 UU Ombudsman juga menyebut bahwa mereka merupakan lembaga pengawas pemerintah. Sebagai lembaga pengawas eksternal, kata Ninik, tak mungkin Ombudsman masuk ke dalam tim yang dibentuk oleh pemerintah. "Kami menyampaikan dengan dua landasan itu, maka tidak memungkinkan untuk kami berada di tim," kata Ninik.

Sementara itu, Kepala Badan Sandi Siber Nasional (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan pihaknya masih mempelajari surat permintaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait tim pencari fakta penelusuran tersangka Harun Masiku. "Masih sedang dipelajari suratnya," kata Hinsa kepada Tempo pada Kamis, 30 Januari 2020.

Hinsa mengatakan pihaknya akan segera memberi jawaban kepada Kementerian Hukum dan HAM terkait keterlibatan BSSN dalam tim tersebut. "Secepatnya," ujar Hinsa.

Adapun Markas Polri juga irit bicara terkait tim itu. "Pada prinsipnya, polisi membantu KPK dalam pencarian tersangka Harun," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono kepada Tempo pada Kamis, 30 Januari 2020. "Yang jelas semua komponen kami koordinasikan, berkaitan dengan informasi yang bersangkutan."





Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

1 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

1 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

2 hari lalu

BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

BSSN diminta segera membongkar sosok hacker Bjorka.


Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

2 hari lalu

Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

OPPO A77s diperkirakan segera diperkenalkan dalam beberapa pekan mendatang.


Luhut 'Ajari' BSSN Hadapi Ancaman Serangan Siber Bjorka dkk

2 hari lalu

Luhut 'Ajari' BSSN Hadapi Ancaman Serangan Siber Bjorka dkk

Luhut juga memperingatkan jangan ada orang di BSSN yang berpolitik.


Respons Notifikasi BSSN Cuma 10 Persen, Pengamat: Umumkan Nama Instansi

3 hari lalu

Respons Notifikasi BSSN Cuma 10 Persen, Pengamat: Umumkan Nama Instansi

Notifikasi kerentanan merupakan pemberitahuan yang dikirimkan oleh BSSN berdasarkan temuan kerentanan terkini.


Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

3 hari lalu

Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

Kali ini Bjorka menyasar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

5 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

6 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.