Wabah Virus Corona, Jokowi Putuskan Evakuasi WNI di Hubei

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • aku titip foto mahasiswa Indonesia berbelanja di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Sumber: Direktroat Perlindungan WNI Kemenlu

    aku titip foto mahasiswa Indonesia berbelanja di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Sumber: Direktroat Perlindungan WNI Kemenlu

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Provinsi Hubei, Cina. Hubei merupakan lokasi yang disebut menjadi awal penyebaran virus corona.

    “Tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan agar evakuasi WNI Provinsi Hubei dilakukan segera,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden yang diterima Tempo pada Kamis, 30 Januari 2020.

    Keputusan ini diambil oleh Presiden setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

    Selain itu, Jokowi juga bertemu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala BNPB Doni Monardo di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis sore, 30 Januari 2020.

    ADVERTISEMENT

    Sebelum bertemu Jokowi, para menteri menggelar rapat di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara. Rapat dimulai pukul 13.00 WIB hingga 14.30 WIB. Usai rapat, mereka meninggalkan Istana untuk menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma, untuk melapor pada Jokowi.

    Dari keterangan KBRI Beijing terakhir, saat ini terdapat 243 WNI di 7 lokasi termasuk kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina. KBRI masih terus berkomunikasi dengan mereka. Mereka menyebut secara umum kondisi para WNI ada dalam kondisi baik, dan kebutuhan sehari-hari masih terpenuhi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.