Dorong Pansus Jiwasraya, Fraksi PKS Minta Pengertian NasDem

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR mengadakan pertemuan dengan Fraksi NasDem, Kamis, 30 Januari 2020. Salah satu pesan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut ialah memohon pengertian NasDem karena PKS mendukung dibentuknya panitia khusus kasus gagal bayar Asurasi Jiwasraya.

    “Kemudian tentu kami menghormati sikap NasDem. Tapi andai kata di situ PKS mengsulkan pansus angket, kami, ya, kira-kira minta izin dan minta dimengerti gitu. Seperti mengertinya PKS apa pun sikapnya NasDem yang akan diambil,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

    NasDem awalnya menginginkan DPR membentuk pansus untuk mengusut kasus Jiwasraya. Belakangan NasDem memutuskan untuk tak mendorong terbentuknya pansus, melainkan panitia kerja (panja).

    Menurut Ketua Umum NasDem Surya Paloh partai pendukung pemerintah Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin berhasil meyakinkan NasDem dengan argumentasi yang masuk akal sehingga partainya pun menerima pembentukkan panja.

    "Teman-teman berhasil meyakinkan NasDem, cukup panjang. Karena memang ada tindakan-tindakan action yang telah dilakukan pemerintah," ujar Surya di Kantor Dewan Pimpian Pusat Partai NasDem, Jakarta, Rabu 29 Januari 2020.

    Politikus NasDem Charles Meikyansyah mengatakan partainya menghormati pilihan PKS. Ia menyebut PKS telah secara baik menyampaikan kepada NasDem terkait perbedaan sikap tersebut.

    “Sangat menghormati (pilihan PKS). Apa yang disampaikan PKS sangat elegan. Bilang kalau kita bisa bersama baik, tapi kalau memang rasanya kita tidak bisa bersama-sama dalam pansus ini maka kita akan jalan masing-masing dan sudah ada kulanuwun-nya lah,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.