Megawati Minta Disebut Presiden ke-5 di Rakor BRIN, Mengapa?

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri berpidato dalam Rakornas Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Tahun 2020 di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Serpong Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kamis, 30 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri berpidato dalam Rakornas Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Tahun 2020 di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Serpong Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kamis, 30 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mengoreksi pernyataan Menteri Negara Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro yang menyebutnya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    Bambang menyebut demikian dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2020 pada hari ini, Kamis, 30 Januari 2020.

    "Tadi Menristek menyebut kapasitas saya adalah sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, saya jadi agak kagok. Kalau untuk hal itu (BPIP) seharusnya saya memberi arahan mengenai Pancasila," ujar Megawati dalam pidato pembukaan rakornas di Puspitek, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.

    Menurut Ketua Umum PDIP itu, seharusnya dia diminta berpidato dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI ke-5.

    "Sebab, pada waktu saya menjadi Presiden, saya memang sangat berharap bahwa Indonesia mempunyai Badan Riset Nasional."

    PDIP dan Megawati memang kerap mendorong pembentukan Badan Riset Nasional untuk mengembangkan peningkatan kemampuan penguasaan ilmu dasar, seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi.

    Badan Riset Nasional diharapkan menghasilkan riset-riset untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi nasional.

    Pembentukan BRIN menjadi salah satu janji kampanye Jokowi pada Pemilu 2019.

    BRIN dibentuk lantaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dinilai belum maksimal memecahkan kebuntuan dari hasil riset menjadi inovasi.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.