Eks Asisten Imam Nahrawi Didakwa Terima Gratifikasi Rp 8,6 Miliar

Reporter

Menpora Imam Nahrawi (kanan) bersama Asisten Pribadi (Aspri) Menpora Miftahul Ulum (tengah) menjadi saksi dalam sidang suap dana hibah dari pemerintah untuk KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. Dalam sidang tersebut mereka memberikan keterangan saksi untuk terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana, serta staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta-Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa asisten bekas Menteri Pemuda dan Olahraga  Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, menerima gratifikasi sebesar Rp 8,6 miliar dalam kasus suap pengurusan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah total Rp 8,6 miliar," kata jaksa Ronald Ferdinand Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Ronald menjelaskan, dari Rp 8,6 miliar itu, Rp 300 juta di antaranya berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Pusat Ending Fuad Hamidy, dan Rp 4,9 miliar merupakan uang tambahan operasional Imam Nahrawi. Ada pula Rp 2 miliar sebagai pembayaran jasa desain Konsultan Arsitek Kantor Budipradono Architecs dari Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu  Program Indonesia Emas (Prima) Kemenpora Tahun Anggaran 2015-2016. Dana itu bersumber dari uang anggaran Satlak Prima.

Selain itu, ia juga menerima uang sejumlah Rp 1 miliar dari Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Program Satlak Prima Kemenpora Tahun Anggaran 2016 – 2017  bersumber dari uang anggaran Satlak Prima. Ada pula Rp 400 juta dari Suproyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode 2017-2018 yang berasal dari pinjaman KONI Pusat.

Menurut jaksa, sejak menerima gratifikasi sejumlah Rp 8,6 miliar melalui Miftahul, Imam Nahrawi tidak pernah melaporkan uang itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi  sampai dengan batas waktu 30 hari.

Hal itu dipersyaratkan dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Padahal penerimaan itu tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku," ujar jaksa.

Jaksa menyatakan perbuatan Miftahul melanggar Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

HALIDA BUNGA FISANDRA






Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

5 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

3 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

3 hari lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

4 hari lalu

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

Laporan diajukan setelah Paulus mensomasi 2 x 24 jam ke tim kuasa hukum usai dituding terlibat dalam proses penetapan tersangka Lukas Enembe.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

4 hari lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

4 hari lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


KPK Konfirmasi Direktur Asia Cargo Airlines Soal Penyewaan Jet Pribadi oleh Lukas Enembe

5 hari lalu

KPK Konfirmasi Direktur Asia Cargo Airlines Soal Penyewaan Jet Pribadi oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Direktur Asia Cargo Airlines Revy Dian Permata Sari sebagai saksi soal penyewaan jet pribadi oleh Gubernur Lukas Enembe


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

6 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

8 hari lalu

KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

Hari ini KPK memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dilakukan pemeriksaan dalam kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

9 hari lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?