Panglima TNI Mengeluh Tangani Bencana, Tak Punya Dana Kontingensi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan di depan Perwira Tinggi TNI maupun Polri pada Rapat Pimpinan (Rapim) antara TNI-Polri di Gor A Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 28 Januari 2020. Hadi menyebut, TNI-Polri wajib mewaspadai kerawanan pemilu, politik identitas, dan disrupsi sosial. Dia juga mengingatkan terkait netralitas aparat keamanan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan di depan Perwira Tinggi TNI maupun Polri pada Rapat Pimpinan (Rapim) antara TNI-Polri di Gor A Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 28 Januari 2020. Hadi menyebut, TNI-Polri wajib mewaspadai kerawanan pemilu, politik identitas, dan disrupsi sosial. Dia juga mengingatkan terkait netralitas aparat keamanan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluhkan tidak adanya dana kontingensi bencana di lembaganya. Ia mengatakan TNI kerap terbentur masalah anggaran dalam merespon masalah kebencanan karena hal ini.  Padahal personel TNI kerap datang lebih dahulu di kawasan bencana ketimbang personel lainnya.

    Panglima mencontohkan personelnya sampai ke kawasan bencana gempa di Lombok, Palu, Selat Sunda, termasuk Lampung, kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, pertama kali karena TNI punya aparat teritorial sampai ke wilayah. “Setelah itu kami menghadapi satu masalah, yaitu TNI tidak memiliki dana kontingensi,” kata Hadi di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

    Berbeda dengan Polri, kata Hadi, TNI harus berkoordinasi dengan lembaga lain. Ia mencontohkan salah satunya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hadi berharap TNI memiliki hak yang sama seperti Polri.

    Soal anggaran ini pertama kali disoroti oleh anggota Komisi I asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon, dalam rapat dengar pendapat soal rencana pengiriman personil TNI ke Australia. Ia mengatakan tak elok bila operasi TNI justru sebagian besarnya didanai oleh BNPB.

    Misi kali ini yakni bantuan memadamkan kebakaran hutan di Australia, TNI didukung dengan dana BNPB. Bahkan sebagian besar dana ditanggung BNPB. Untuk operasi kemanusiaan ini Mabes TNI mengucurkan dana Rp 1.729.180.975. Ditambah dengan dukungan BNPB Rp 8.655.599.460.“Saya minta anggarannya penuh dari Mabes TNI, tidak boleh dari BNPB.”

    Effendi beralasan, BNPB bukan bagian dari TNI, begitu pun TNI bukan bagian dari BNPB meski Kepala BNPB Letjen Doni Monardo berlatar belakang militer. Ia berpendapat, TNI harus punya otoritas yang jauh lebih besar, karena hal ini diatur dalam peraturan pengerahan kekuatan militer dengan kategori operasi militer selain perang.

    Pada kesimpulan rapat Komisi I akhirnya memasukkan pembahasan itu dalam poin dua kesimpulan. Namun tidak untuk seluruh kategori operasi militer selain perang yang berjumlah 14 (termasuk terorisme, separatisme, dll) melainkan hanya untuk misi kemanusiaan. “Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk pemenuhan realisasi anggaran kontingensi TNI dalam misi kemanusiaan sebagaimana poin 1 tersebut di atas.” Demikian rapat menyimpulkan.

    Poin pertama kesimpulan rapat menyatakan, “Komisi I DPR RI menyampaikan pendapat dan menyetujui permintaan pemerintah mengirimkan satu SST Zeni TNI pada misi bantuan kemanusiaan ke Negara Australia.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.