Jokowi: Tak Ada 100 Hari Pemerintahan, Semua Kelanjutan Periode I

Reporter

Presiden Jokowi bersama Menteri Bambang Brodjonegoro menghadiri Rakornas Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Tahun 2020 di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Serpong Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kamis, 30 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ogah menanggapi kritik terhadap pencapaian kinerja pemerintah dalam 100 hari periode kedua kepemimpinannya, yang jatuh pada 28 Januari 2020. Menurut Jokowi, dia sudah memerintah lebih dari 100 hari.

"Jadi, tidak ada 100 hari karena ini kelanjutan dari periode pertama ke kedua. Enggak ada ini berhenti, terus mulai lagi," ujar Jokowi di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten pada Kamis, 30 Januari 2020.

Jokowi mempersilakan wartawan bertanya langsung kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju mengenai pencapaian dalam tiga bulan pertama pemerintahannya. "Mereka sudah saya beri KPI (Key Performance Indicator) sendiri-sendiri, yang jelas-jelas angka semuanya. Tanyakan langsung ke menteri-menteri, kita harus berada posisi speed yang tinggi dan sesuai target," ujar dia.

Sejak hitungan kerja dari hari pelantikan pada 23 Oktober 2019, 100 hari pemerintah jilid II Jokowi banyak mendapat catatan merah dari berbagai pegiat hukum, aktivis, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Penegakan hukum dinilai makin lemah, terlebih setelah revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus raibnya politikus PDI Perjuangan Harun Masiku, yang diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi anggota DPR, dinilai sebagai salah satu contoh betapa tumpulnya KPK dengan undang-undang baru.

Kinerja perekonomian juga masih belum mengilap pada periode 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Banyak pihak pesimistis target Jokowi memacu pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen pada periode Kabinet Indonesia Maju bisa tercapai. Kebijakan-kebijakan yang diambil justru bersifat menahan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan cukai rokok, penyesuaian tarif tol, hingga perubahan pola penyaluran subsidi gas LPG.

“Pemerintah seperti melupakan bahwa konsumsi merupakan mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah.






Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

5 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

6 jam lalu

Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

Bahlil menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

7 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

Khusus kepada Kapolri, Jokowi meminta dilakukan investasi dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

1 hari lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

1 hari lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

1 hari lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

1 hari lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

1 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

2 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

2 hari lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.