TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pengerahan militer ke Papua akan bersifat sementara. Ia menuturkan pengerahan pasukan bukan pendekatan utama dalam mengatasi konflik di Papua.
Ia menuturkan pengiriman pasukan militer ke Papua bersifat sementara karena ada kondisi mendesak yang mengharuskan Pemerintah meningkatkan keamanan.
“Pendekatan keamanan ini kan bukan dijadikan pilihan untuk menyelesaikan. Hanya, karena ada situasi yang khusus, yakni terganggunya keamanan, maka sementara memang harus dilakukan dengan cara pengamanan, tapi sifatnya sementara,” kata Ma’ruf di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.
Ma'ruf mengatakan pemerintah tetap mengedepankan pendekatan lewat pembangunan fisik berupa jalan dan infrastruktur.
Selain itu, ia menyebut pemerintah melakukan pendekatan pembangunan non-fisik berupa peningkatan pendidikan dan kualitas SDM.
“Jadi militer hanya sementara, itu bukan penyelesaian secara menyeluruh. Maka apabila situasinya kondusif, maka keamanan ini akan ditarik. Jadi, penanganan Papua tetap pendekatannya adalah kesejahteraan,” katanya.
Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua adalah dengan memekarkan daerah otonom baru di beberap provinsi timur Indonesia itu. Pemekaran tersebut menjadi pengecualian di tengah moratorium pemekaran yang dilakukan Pemerintah.
Wapres Ma’ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengatakan keinginan untuk memekarkan Papua muncul sejak lama. Pemerintah mempertimbangkan pemekaran tersebut sebagai upaya untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat di Papua.
