Copot Ronny Sompie, Yasonna Laoly Bantah Buang Badan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kedua kanan) bersiap memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah sengaja buang badan dengan mencopot Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi. Menurutnya, Ronny memang pejabat yang paling bertanggung jawab atas misinformasi keberadaan Harun Masiku.

"Tanggung jawabnya siapa, yang paling apa di situ," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

Yasonna mengaku sudah sejak beberapa bulan meminta agar sistem itu diperbaiki. "Sistemnya saya sudah berapa bulan yang lalu bilang perbaiki sistem itu," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Yasonna mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi kemarin, Selasa, 28 Januari 2020. Yasonna mengatakan pencopotan Ronny terkait dengan keterangan Imigrasi tentang kepulangan tersangka suap, Harun Masiku. Yasonna menyebut ada yang aneh pada keterangan Imigrasi soal Harun. "Ada yang janggal," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Kasus Harun bermula dari rangkaian operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari lalu. Saat itu KPK menangkap bekas komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. KPK menduga Wahyu menerima uang dari Harun untuk meloloskannya dalam proses pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Meski menangkap Wahyu, KPK gagal mencokok Harun.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyatakan Harun berada di Singapura sejak 6 Januari dan belum kembali saat KPK menjalankan operasinya. Namun penelusuran Tempo menemukan Harun ternyata sudah ada di Indonesia pada 7 Januari 2020.

Saat dimintai konfirmasi soal temuan Tempo, pihak Kemenkumham berkukuh Harun masih di luar negeri. "Pokoknya masih belum di Indonesia," kata Yasonna Laoly ketika itu.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan pencopotan Ronny merupakan upaya buang badan Yasonna. Asfinawati pun meminta Presiden Joko Widodo tak terkecoh dengan kinerja pembantunya tersebut. "Pencopotan ini membuktikan adanya masalah di tubuh Kementerian Hukum dan HAM," kata Asfinawati.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ | KORAN TEMPO






Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

3 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

15 hari lalu

Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

Hasto Kristiyanto diminta tak menyebarkan hoaks tanpa bukti yang jelas.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

20 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

22 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.


Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

23 hari lalu

Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di kantor Imigrasi.


SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

23 hari lalu

SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

Pengamat menilai ada kekuatan politik yang ingin memanfaatkan PPP kubu Muhammad Mardiono untuk mengamankan capres pilihannya.


Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

23 hari lalu

Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengkonfirmasi kabar terbitnya surat keputusan pengesahan penetapan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.


Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

24 hari lalu

Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang baru. Arsul Sani telah menerima surat itu.


Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

24 hari lalu

Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

Yasonna Laoly menyatakan pihaknya masih mengaji berkas kepengurusan baru PPP.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

24 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

Yasonna Laoly memastikan program bebas bersyarat yang dijalani 23 napi korupsi sudah sesuai ketentuan.