Dikritik Karena Pasif, Ma'ruf Amin: Jangan Ada Matahari Kembar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) didampingi oleh wakil presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 16 Desember 2019. Rapat ini membahas persiapan pemindahan ibu kota. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) didampingi oleh wakil presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 16 Desember 2019. Rapat ini membahas persiapan pemindahan ibu kota. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan tak ingin sampai ada matahari kembar di Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Sehingga, ia mengatakan tak perlu bekerja lebih menonjol ketimbang Jokowi.

    “Saya ini wakil presiden, yang menonjol itu kan Presiden. Kalau wakil presidennya menonjol, nanti jadi ada matahari kembar,” kata Ma’ruf Amin kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

    Ma’ruf mengatakan telah menjalankan tugas-tugasnya sebagai pendamping Jokowi. Ia mengatakan beberapa tugas itu antara lain mengkoordinasikan jajaran menteri dalam hal penanggulangan radikalisme, penanganan stunting pada anak, dan pengembangan ekonomi syariah.

    “Saya juga menjalankan tugas mewakili Presiden ke mana-mana, rapat kabinet, menyampaikan pendapat di rapat kabinet, itu juga saya jalankan,” katanya.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyoroti kiprah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sudah berlangsung selama 100 hari. Adi menilai, Ma'ruf belum terlihat signifikan berperan di pemerintahan.

    "Kiai Ma'ruf ini belum kelihatan signifikansinya sebagai wapres," kata Adi kepada Tempo, Selasa, 28 Januari 2020.

    Adi menilai Ma'ruf cenderung belum terlihat mengomentari isu-isu besar yang menjadi perhatian publik, misalnya soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, kata Adi, Ma'ruf juga belum tampak berperan di bidang yang menjadi keahliannya.

    "Jangan sampai ada kesan Pak Kiai ini sebatas pelengkap penderita, atau bemper politik menghadang tudingan anti-Islam yang ditujukan kepada Jokowi ketika pilpres itu," kata dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.