Kepada Surya Paloh, PKS Minta Omnibus Law Tak Dibahas Serampangan

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bersalaman dengan Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyinggung ihwal rencana pembentukan undang-undang omnibus law dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Sohibul mengatakan PKS menilai omnibus merupakan hal penting yang harus ditangani serius. "Masalah omnibus law harus betul-betul ditangani secara baik. Tidak boleh serampangan," kata Sohibul di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Januari 2020.

Sohibul mengatakan omnibus bukan hanya merupakan sesuatu yang baru, tetapi sekaligus bakal menimbulkan banyak perubahan dari sisi legislasi. Aturan sapu jagat ini akan menngabungkan ratusan pasal dari 79 undang-undang. "Karena itu saya tadi sampaikan agar tolong pemerintah di dalam menggulirkan omnibus law ini perlu betul-betul ekstra hati-hati," kata dia.

Sohibul juga menyinggung draf Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang sempat beredar di publik. Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat hingga kini belum menerima draf resmi dari pemerintah.

Sohibul mengatakan jangan sampai ada draf yang tak dapat dipertanggungjawabkan sehingga malah menimbulkan persepsi negatif dari publik. Maka dari itu, dia berharap pemerintah mengelola hal ini dengan hati-hati.

Sohibul juga mengatakan PKS tak mau terjebak pada sesuatu yang sifatnya tidak benar, tak jelas sumbernya, atau hoaks. Itu sebabnya PKS bertanya kepada NasDem sebagai partai koalisi pemerintah yang terlibat dalam penyusunan omnibus law tersebut.

"Kalau itu bisa kita jaga bersama, tentu nanti kami di DPR akan melakukan pembahasan. Jadi kalau draf seperti ini, maka hasilnya nanti harus lebih baik demi kepentingan bersama," kata dia.






Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

3 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

4 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

6 jam lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

1 hari lalu

Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

MKD DPR belum lam aini gelar rapat pleno ganti pimpinan MKD DPR, Aboe Bakar Alhabsy. Apa tugas dan wewenang MKD DPR ini?


Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

1 hari lalu

Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berbicara banyak soal rencana Partai Demokrat, PKS, hingga NasDem yang bakal mendukungnya jadi Capres 2024


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

1 hari lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

1 hari lalu

PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

Daryono mengungkapkan, menguatnya dukungan terhadap Anies Baswedan itu datang dari berbagai elemen masyarakat


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

2 hari lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.