Kepada Surya Paloh, PKS Minta Omnibus Law Tak Dibahas Serampangan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bersalaman dengan Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bersalaman dengan Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyinggung ihwal rencana pembentukan undang-undang omnibus law dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Sohibul mengatakan PKS menilai omnibus merupakan hal penting yang harus ditangani serius. "Masalah omnibus law harus betul-betul ditangani secara baik. Tidak boleh serampangan," kata Sohibul di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Januari 2020.

    Sohibul mengatakan omnibus bukan hanya merupakan sesuatu yang baru, tetapi sekaligus bakal menimbulkan banyak perubahan dari sisi legislasi. Aturan sapu jagat ini akan menngabungkan ratusan pasal dari 79 undang-undang. "Karena itu saya tadi sampaikan agar tolong pemerintah di dalam menggulirkan omnibus law ini perlu betul-betul ekstra hati-hati," kata dia.

    Sohibul juga menyinggung draf Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang sempat beredar di publik. Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat hingga kini belum menerima draf resmi dari pemerintah.

    Sohibul mengatakan jangan sampai ada draf yang tak dapat dipertanggungjawabkan sehingga malah menimbulkan persepsi negatif dari publik. Maka dari itu, dia berharap pemerintah mengelola hal ini dengan hati-hati.

    Sohibul juga mengatakan PKS tak mau terjebak pada sesuatu yang sifatnya tidak benar, tak jelas sumbernya, atau hoaks. Itu sebabnya PKS bertanya kepada NasDem sebagai partai koalisi pemerintah yang terlibat dalam penyusunan omnibus law tersebut.

    "Kalau itu bisa kita jaga bersama, tentu nanti kami di DPR akan melakukan pembahasan. Jadi kalau draf seperti ini, maka hasilnya nanti harus lebih baik demi kepentingan bersama," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.